Zona Malang –Beberapa waktu lalu, pemerintah Kota malang mengabarkan akan segera melakukan revitalisasi Alun-alun Tugu kota Malang.
Tidak membutuhkan waktu yang lama, kini porses revitalisasi Alun-Alun Tugu Kota Malang terlihatsudah dimulai oleh Pemkot Malang.
Wali Kota Malang, Drs Sutiaji mengawali penggarapan dengan biaya proyek 5 miliar ini dengan seremoni peletakan batu pertama pada Jumat 16 Juni 2023.
Terkini, pada Senin 19 Juni 2023 pengerjaan ini sudah dilakukan penataan di pinggir Alun-Alun Tugu. Dan beberapa bagian tembok pun terlihat sudah dibongkar dan ditutupi.
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, mengatakan, terdapat beberapa perbaikan untuk Alun-Alun Tugu ini. Seperti, mulai dari pembongkaran pagar kolam, penataan tanaman, penataan pedestrian, pembenahan lampu dan air mancur, jaringan drainase dan irigasi, serta normalisasi saluran.
Tidak hanya itu, Pemkot Malang juga akan melibatkan aspek-aspek kesejarahan dalam pembangunan Alun-Alun Tugu ini. Sebab dengan kesejarahan tersebut, pengunjung nanti bisa memahami perkembangan Kota Malang sejak awal berdiri hingga sekarang.
“Nanti juga mencakup E-Perpustakaan, yang akan menyajikan informasi mengenai kesejarahan. Penataan ini tentu akan memperkuat konektivitas antara Alun-Alun dengan pusat perkantoran dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Malang,” kata Sutiaji dikutip dari radarmalang.com.
terpisah, dalam keterangan Kepala DLH Kota Malang, M Noer Rahman, bahwa proses revitalisasi bangunan bersejarah itu dianggarkan sekitar Rp5 miliar dengan kontrak 120 hari atau empat bulan pembangunan.
“Sudah terlelang, sudah diangkat keputusan pemenangnya dan sudah berkontrak kepada penyedianya. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nya per 12 Juni 2023,” ujar Noer.
Untuk diketahui, proyek revitalisasi Alun-alun Tugu Kota Malang ini masuk pengawasan MCP dari KPK. Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan suatu program pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh KPK. Dalam hal ini KPK menjalankan fungsi koordinasi dan monitoring berkaitan dengan pencegahan korupsi.
Dari kontrol pihak KPK, proyek ini akan mengalami penyesuaian anggaran yang diturunkan menjadi Rp6,6 miliar. Review anggaran dilakukan KPK melalui penguatan terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).***
