Zonamalang.com – Pencapaian gemilang kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, menandai rekor ke-12 kali beruntun sejak 2013.
Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan secara langsung kepada Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., beserta Plt. Ketua DPRD Kabupaten Malang. Penyerahan berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat siang (29/5).
Acara penyerahan tersebut dihadiri sejumlah pejabat kunci daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar, M.Si., Plt. Inspektur Kabupaten Malang, serta delegasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah turut hadir sebagai representasi unsur penyelenggara pemerintahan.
Kegiatan penyerahan LHP merupakan rangkaian agenda berkala BPK RI dalam menyampaikan evaluasi kinerja dan tingkat kepatuhan pemerintah daerah. Selain pemeriksaan reguler terhadap LKPD, BPK juga memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas tata kelola.
Hasil pemeriksaan ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi area perbaikan. Masukan dari BPK membantu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah secara berkelanjutan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK kepada entitas pemerintahan. Penilaian ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
Pencapaian WTP mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang mendapat opini ini dianggap bebas dari salah saji material dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP sejak 2013 hingga 2025 menunjukkan konsistensi luar biasa dalam tata kelola keuangan. Pencapaian ini bukan hasil instan, melainkan buah dari kerja keras dan komitmen jangka panjang seluruh aparatur pemerintahan.
Rekor 12 tahun berturut-turut ini menjadi indikator kuat implementasi good governance di Kabupaten Malang. Sinergi antar perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran terbukti menghasilkan sistem yang tertib, efisien, dan bertanggung jawab.
Apresiasi Bupati Malang
Bupati Malang mengungkapkan penghargaan mendalam kepada seluruh jajaran yang berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi solid dari semua unit kerja di lingkungan Pemkab Malang.
“Pencapaian opini WTP ini adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Malang. Kami bertekad terus meningkatkan tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Sanusi.
Komitmen Tata Kelola Berkelanjutan
Raihan opini WTP kembali menegaskan komitmen Pemkab Malang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah menempatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dengan sistem yang tertata baik, alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Konsistensi meraih opini WTP menjadi modal penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Masyarakat memiliki jaminan bahwa dana yang bersumber dari pajak dan retribusi dikelola secara bertanggung jawab.
Pemkab Malang berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan. Upaya berkelanjutan ini ditujukan untuk memastikan standar akuntabilitas tetap terjaga di masa mendatang.
Dengan pencapaian ini, Kabupaten Malang semakin kokoh sebagai contoh daerah dengan tata kelola keuangan yang efektif dan berintegritas di Indonesia.
