Zona Malang – Malang, 7 November 2023 – Kepala Kepolisian Resor Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, menegaskan pentingnya menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap sebagai salah satu potensi kerawanan yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pengamanan pesta demokrasi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh AKBP Putu Kholis Aryana saat menjadi pembicara dalam dialog interaktif ‘Idjen Talk’ yang diselenggarakan secara daring oleh Radio City Guide 911 FM, di Malang, Selasa (7/11/2023).
Selain Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, dialog dengan tema “Membaca Kerawanan Pemilu Jelang 2024” juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan pegiat komunitas.
Kapolres AKBP Putu Kholis Aryana, juga memfokuskan perhatiannya pada berbagai masalah yang dapat mengganggu proses demokrasi, seperti politik identitas, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), money politics, dan berita hoaks. Untuk mengatasi potensi kerawanan dan gangguan yang mungkin terjadi selama tahapan Pemilu 2024, pihaknya telah membentuk satuan tugas yang siap bertindak dalam Operasi Mantab Brata Semeru 2023-2024.
“Kami melihat beberapa kerawanan, namun tentunya ini bukan untuk mengkhawatirkan publik. Tetapi bagaimana kami, aparatur keamanan negara, mempersiapkan diri untuk memastikan Pemilu ini setiap tahapannya bisa berjalan aman dan lancar,” kata AKBP Putu di Malang, Selasa (7/11).
Kapolres menambahkan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengamankan tahapan Pemilu 2024 yang telah dimulai. Pola pengamanan mulai dari perencanaan, pengorganisasisan, penyusunan langkah-langkah, hingga pemeriksaan seluruh peralatan yang akan digunakan dalam pengamanan telah dilakukan baik dari Polres maupun Polsek jajaran.
Kepolisian juga telah menyiapkan infrastruktur khusus untuk menghadapi Pemilu, pelaksanaan simulasi, pelatihan, hingga meningkatkan komunikasi dengan penyelenggara dan pengawas pemilu serta seluruh elemen, para tokoh, untuk bersiap mendukung jalannya Pemilu.
“Tapi tentu kami tidak bekerja sendiri, kami juga dibantu oleh unsur TNI, pemerintah daerah, dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat yang bijak dalam berpolitik dan berdemokrasi,” ungkap Kapolres.
Sementara itu, Dosen Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi Winarjo M.Si, mengatakan tahapan kerawanan Pemilu dapat dibagi menjadi tiga fase, yakni fase persiapan, fase pelaksanaan, dan fase pasca pelaksanaan Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden.
Wahyudi menambahkan, pada fase persiapan, kerawanan yang muncul seperti pertanyaan publik yang tidak bisa dijawab secara jelas melalui media, para pihak yang tadinya bersatu kemudian sekarang berbeda arah.
“Serta kerawanan tentang ketidaknetralan pemerintah maupun pejabat yang diduga oleh rakyat mulai terjadi,” kata Winarjo.***
Dalam kesempatan yang sama, Mira Daniswara, Plt Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Korwil Malang, mencatat adanya 226 hoaks yang menyerang dua kubu pasangan Capres dan Cawapres dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Selain itu, hoaks juga menyerang penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu.
“Guna mengatasi hal tersebut, Mafindo Korwil Malang telah mempersiapkan satuan tugas untuk melawan hoaks dalam menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan aktivis anti-hoaks dan media online untuk melakukan pengecekan fakta terhadap narasi disinformasi,” kata Mira.
Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan literasi media dan digital masyarakat sehingga mereka terhindar dari fitnah dan disinformasi, khususnya di wilayah Malang Raya.
“Oleh karena itu, Mafindo perlu membentuk satgas Pemilu 2024. Karena di Malang sendiri banyak hoaks yang berbahaya dan perlu dilawan,” tandasnya.
