Zona Malang – Pemerintah Indonesia mengambil langkah besar untuk memastikan keberlangsungan jurnalisme berkualitas di era digital dengan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024.
Peraturan ini, yang akan efektif mulai 20 Agustus 2024, mendefinisikan kerangka kerja bagi perusahaan platform digital, termasuk raksasa teknologi seperti Google dan Meta, untuk bekerja sama dengan media yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers.
Kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers diatur melalui beberapa poin utama, termasuk lisensi berbayar, bagi hasil, dan berbagi data agregat pengguna berita. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan bahwa konten berita yang difasilitasi oleh platform digital tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pers, menegaskan komitmen terhadap jurnalisme yang bertanggung jawab.
Lebih lanjut, platform digital diharuskan untuk memprioritaskan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers dan mendukung pengembangan jurnalisme berkualitas melalui pelatihan dan desain algoritme distribusi berita.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tujuan dari Perpres tentang publisher rights adalah untuk memastikan keberlanjutan industri media nasional, bukan untuk menekan kebebasan pers. “Ini adalah inisiatif dari insan pers sendiri,” ujarnya, menegaskan bahwa regulasi ini lahir dari keinginan untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Namun, kebijakan ini telah menimbulkan kekhawatiran dari beberapa pihak, termasuk Google. Michaela Browning, VP Government Affairs and Public Policy Google APAC, menyatakan kekhawatiran bahwa aturan ini mungkin menguntungkan media konvensional secara tidak proporsional dan membatasi keragaman sumber berita.
Browning juga mengkritik potensi aturan ini dalam memberikan kekuasaan kepada lembaga nonpemerintah dalam menentukan konten dan penerbit yang layak mendapatkan pendapatan dari iklan.
Di tengah perdebatan ini, tujuan utama dari Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tetap jelas: mendukung jurnalisme berkualitas dan memastikan keadilan dalam distribusi pendapatan iklan di era digital, sembari menjaga kebebasan pers dan mempromosikan keragaman informasi.
Seiring berjalannya waktu, implementasi dan dampak dari peraturan ini akan menjadi fokus utama bagi semua pihak yang terlibat.***
