Menurut Andi Yusran, Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, peluang diterimanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Amin (Anies-Muhaimin) dan Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK) masih terbuka lebar.
Menurutnya, fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan menunjukkan adanya peluang besar untuk dimenangkan sebagian atau keseluruhan dari gugatan tersebut.
“Anda ada dua poin penting dari kasus sengketa pemilihan presiden kali ini, pertama terkait keabsahan pencalonan Gibran, dan kedua terkait cawe-cawe Jokowi dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor 2,” kata Andi pada Ahad (7/4).
Andi menegaskan bahwa keputusan akhir harus didasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Hal ini diharapkan dapat meyakinkan hakim untuk memutuskan apakah Pemilu Presiden perlu diulang atau apakah pencalonan Gibran perlu dianulir.
“Sehingga Prabowo harus mengganti pasangannya pada Pemilu ulang,” tambahnya.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang. MK hanya akan libur selama dua hari, yakni 10 dan 11 April 2024, yang bertepatan dengan perayaan Idulfitri 1445 Hijriah.
“Jika MK berhasil berlaku adil, artinya hakim berhasil menyelamatkan marwah MK sekaligus pintu pembuka perbaikan sistem demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.
Analisis Andi Yusran menyoroti pentingnya keadilan dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilihan presiden. Keputusan MK nantinya tidak hanya akan memengaruhi hasil pemilu, tetapi juga akan menjadi penanda bagi kemajuan sistem demokrasi Indonesia.
