Jakarta, Zona Malang – Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya Badan Pengkajian MPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Hal ini disampaikan Ibas saat memimpin Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI periode 2024-2029, Senin (2/12/2024), yang membahas susunan keanggotaan dan program kerja 2025. Ibas sendiri ditunjuk sebagai Koordinator Badan Pengkajian.
Rapat pleno tersebut menyepakati susunan pimpinan Badan Pengkajian MPR RI dengan Andreas Hugo Pareira (Fraksi PDIP) sebagai Ketua, dan Andi Iwan Darmawan (Fraksi Gerindra), Hindun Anisah (Fraksi PKB), Tifatul Sembiring (Fraksi PKS), dan Benny K. Harman (Fraksi Demokrat) sebagai Wakil Ketua.
Dalam arahannya, Ibas menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu dikaji mendalam oleh Badan Pengkajian, salah satunya reformasi sistem perwakilan dan pemilihan umum. Ia mempertanyakan sejauh mana sistem Pemilu saat ini telah mewujudkan keadilan, efektivitas, dan efisiensi. “Bagaimana meningkatkan kualitas representasi rakyat di DPR, DPD, dan MPR? Apakah sistem Pemilu saat ini sudah mencerminkan representasi yang adil, efektif, dan efisien?” tanya Ibas.
Lebih jauh, Ibas juga menyoroti dampak perkembangan teknologi terhadap Pemilu dan partisipasi masyarakat. Badan Pengkajian, menurutnya, perlu melakukan kajian mendalam untuk memastikan sistem Pemilu tetap relevan dan mampu mengakomodasi perubahan zaman.
Selain sistem Pemilu, Ibas juga menekankan peran MPR dalam memperkuat demokrasi dan Pancasila di tengah tantangan zaman. “Bagaimana MPR dapat menjaga dan mengawal implementasi Pancasila sebagai dasar negara?” ujarnya. Isu ini, menurut Ibas, sangat penting mengingat MPR sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Kodam II/Sriwijaya Hadirkan Urban Farming untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Ibas juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan transparansi lembaga negara. Badan Pengkajian, menurutnya, perlu menelaah mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat di lembaga negara, serta memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “MPR harus memastikan setiap kebijakan lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Ibas berharap Badan Pengkajian MPR RI dapat bekerja secara kolaboratif dengan lembaga riset independen, universitas, organisasi masyarakat sipil, dan media, guna menghasilkan kajian yang berkualitas dan objektif untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pemilu diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem ke depan.
