Zona Malang – Dalam lima tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara, salah satunya adalah serangan siber. Ancaman ini berpotensi merusak stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta mengganggu infrastruktur strategis. Mengingat pentingnya keamanan siber di era digitalisasi saat ini, berbagai pihak menilai bahwa Indonesia perlu segera membentuk matra siber di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sejak tahun 2017, TNI telah membentuk satuan siber (Satsiber) yang dipimpin oleh jenderal bintang satu untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Brigjen TNI Ari Yulianto, Komandan Satsiber TNI, dalam wawancaranya dengan Indonesia Defense Magazine (IDM) edisi September-Oktober 2024, menjelaskan bahwa ancaman siber dapat dibagi menjadi dua kategori: fisik dan non-fisik. Ancaman fisik biasanya menyasar infrastruktur, sedangkan ancaman non-fisik lebih berfokus pada pola pikir masyarakat, seperti penyebaran hoaks dan informasi yang menimbulkan ketakutan.
“Tujuan dari ancaman siber ini adalah menciptakan kondisi yang kacau, yang pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas dalam negeri. Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya ancaman siber harus menjadi prioritas,” tegas Ari. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana damai dengan mempromosikan berita positif dan fakta yang benar, sebagai upaya untuk melawan informasi negatif.
Pentingnya pembentukan matra siber ini juga mendapat perhatian dari pengamat militer, Khairul Fahmi, dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS). Ia menekankan perlunya peta jalan yang jelas dan rencana jangka panjang dalam membentuk matra baru ini. “Kita perlu membuat master plan, diikuti dengan business plan, dan kemudian action plan dalam bentuk rencana strategis agar matra siber dapat benar-benar eksis,” ujarnya.
Fahmi juga menyoroti bahwa penanganan serangan siber tidak bisa hanya diandalkan pada wacana pembentukan matra siber dalam waktu dekat. Hal ini melibatkan doktrin, konsepsi, kebutuhan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Ia menambahkan bahwa untuk memulai pembentukan matra siber, pemerintah perlu meningkatkan anggaran pertahanan hingga mencapai satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada November lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa meskipun pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat TNI mendapatkan perhatian serius, rencana tersebut masih perlu dipertimbangkan dengan cermat. “Kita belum sampai ke sana,” ungkapnya, menegaskan bahwa saat ini pemerintah belum memiliki rencana konkret untuk pembentukan matra siber.
Dengan meningkatnya ancaman siber, langkah-langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah, TNI, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara di era digital ini.
