Meski menyambut baik percepatan pendirian koperasi, Meity mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada orientasi kuantitas semata. Ia menyinggung pengalaman masa Orde Baru ketika program Koperasi Unit Desa (KUD) gagal karena dikelola tanpa asas keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
“Pelajaran dari masa lalu harus menjadi cermin. Jangan sampai koperasi hanya menjadi formalitas yang mati suri. Kita butuh koperasi yang dibangun dengan fondasi kuat: partisipatif, adil, transparan, dan akuntabel. Itulah roh koperasi sejati,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat yang kerap turun langsung mendampingi masyarakat, Meity berharap koperasi merah putih ini kelak mampu menjadi penopang ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing daerah tertinggal.
“Di banyak tempat, saya melihat antusiasme masyarakat terhadap koperasi masih tinggi. Tinggal bagaimana negara hadir, bukan hanya memberikan izin, tetapi juga pendampingan, pelatihan, hingga penguatan akses permodalan dan pasar,” pungkasnya.
Dengan gerak cepat yang ditunjukkan saat ini, harapan untuk membangkitkan ekonomi dari akar rumput pun bukan lagi sebatas wacana. Namun, konsistensi, pengawasan, dan ketulusan niat dari semua pihak akan menjadi penentu apakah program koperasi merah putih ini benar-benar memberi dampak nyata atau justru mengulang kegagalan masa lalu.
