MALANG – Gubernur DKI Jakarta, Pramono, menegaskan keinginannya untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di ibu kota untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah.
Kebijakan Jalan Berbayar Demi Keadilan SosialPramono menyampaikan rencana tersebut dalam acara Leaders Forum yang digelar di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025) malam. Ia menegaskan bahwa ERP tidak hanya berfungsi sebagai pengendali lalu lintas, tetapi juga sebagai kebijakan yang mengedepankan asas keadilan sosial.
“Suatu hari, bukan sekarang ya teman-teman media, ERP-nya saya mau pasang,” kata Pramono. “Kalau kamu punya duit, mau naik mobil satu, mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta nggak apa-apa, bayar semua ERP,” lanjutnya.
Pramono menekankan bahwa sistem ERP akan diterapkan dengan prinsip subsidi silang, di mana hasil pendapatan dari ERP akan digunakan untuk membiayai subsidi transportasi bagi masyarakat rentan. “Bagi warga yang tidak mampu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Hasil dari ERP akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan, termasuk warga di luar Jakarta,” tegasnya.
Integrasi Layanan TransjabodetabekSelain rencana penerapan ERP, Pramono juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memperluas cakupan sistem transportasi publik melalui integrasi layanan Transjabodetabek, menggantikan konsep TransJakarta yang hanya melayani wilayah ibu kota. Layanan baru ini dirancang untuk menjangkau para pekerja dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, hingga Cianjur.
Pramono menilai ERP akan melengkapi kebijakan transportasi publik yang inklusif. Pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan tarif berdasarkan ruas jalan dan waktu tertentu, sementara pengguna angkutan umum tetap mendapatkan subsidi.
“Selama masyarakat belum mau berubah, Jakarta tetap akan macet. Untuk itu, kita harus tegas, bahkan harus memaksa lewat kebijakan,” ujar Pramono.
Rencana Penerapan ERPRencana penerapan ERP telah masuk dalam program prioritas Pemprov DKI Jakarta, namun belum dijadwalkan waktu pasti pelaksanaannya. Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah tegas untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di Jakarta.
Meskipun belum ada jadwal pasti, Pramono yakin bahwa penerapan ERP akan memberikan dampak positif bagi warga Jakarta. Ia berharap masyarakat dapat menerima dan mendukung kebijakan ini demi terciptanya kota yang lebih tertib dan berkelanjutan.
PenutupGubernur Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan tegas dalam menerapkan kebijakan ERP untuk mengatasi permasalahan kemacetan di ibu kota. Melalui prinsip subsidi silang, hasil pendapatan dari ERP akan digunakan untuk membiayai subsidi transportasi bagi masyarakat kurang mampu, sehingga diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial.
Selain itu, Pemprov DKI juga tengah memperluas cakupan sistem transportasi publik melalui integrasi layanan Transjabodetabek, yang diharapkan dapat menjangkau wilayah penyangga sekitar Jakarta. Pramono meyakini bahwa kombinasi kebijakan ERP dan peningkatan layanan transportasi publik akan mampu mengatasi permasalahan kemacetan di ibu kota.
