MALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lebar kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan tenaga kerja asing (TKA). Langkah ini diambil seiring dengan pendalaman kasus yang menyeret nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Publik pun menanti perkembangan terbaru dari kasus yang berpotensi menyeret sejumlah nama besar di lingkungan pemerintahan.
KPK Intensif Dalami Keterangan Saksi
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemanggilan Ida Fauziyah sangat mungkin terjadi jika penyidik membutuhkan keterangannya untuk mengungkap fakta-fakta yang lebih mendalam terkait kasus ini. Namun, saat ini, fokus utama KPK masih tertuju pada pendalaman keterangan dari para saksi yang telah dipanggil dan diperiksa sebelumnya. Proses analisis terhadap informasi yang diperoleh dari para saksi ini menjadi kunci untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan.
“Informasi dan keterangan para saksi masih didalami dan dianalisis. Nanti seperti apa kebutuhan ke depan, nanti kita tunggu,” ujar Budi dengan nada hati-hati di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/6/2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa KPK tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan lebih memilih untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang kuat sebelum memanggil pihak-pihak lain yang terkait.
Laporan Eks Dirjen Binapenta Jadi Perhatian
Pengakuan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta, Suhartono, yang mengaku telah melaporkan dugaan praktik pemerasan ini kepada Ida Fauziyah, juga menjadi perhatian serius KPK. Budi Prasetyo menyatakan bahwa KPK akan mendalami informasi tersebut secara seksama. Setiap informasi dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi dalam pemeriksaan akan dianalisis secara mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.
“Sejauh ini KPK masih mendalami setiap informasi dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan di hadapan penyidik,” tegas Budi. Pernyataan ini menunjukkan komitmen KPK untuk menindaklanjuti setiap informasi yang relevan dengan kasus ini, termasuk laporan yang disampaikan oleh mantan Dirjen Binapenta.
Suhartono Bungkam Soal Keterlibatan Ida Fauziyah
Sebelumnya, Suhartono enggan berkomentar secara langsung mengenai keterlibatan mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam kasus ini. Namun, ia mengakui bahwa dirinya telah melaporkan permasalahan ini kepada atasannya, yang tidak lain adalah Ida Fauziyah. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi mengenai sejauh mana Ida Fauziyah mengetahui atau terlibat dalam praktik pemerasan yang terjadi di lingkungan Kemnaker.
“Nah ini kan setiap Rapim biasanya ada pertemuan dan sebagainya, ini kan laporan pasti kan ada satu laporan ini kan, kepada atasan,” kata Suhartono, memberikan sedikit gambaran mengenai mekanisme pelaporan yang berlaku di Kemnaker.
Aset Sitaan Capai Belasan Kendaraan Mewah
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK telah menyita 13 kendaraan mewah yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Kendaraan-kendaraan tersebut kini diamankan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur. Daftar kendaraan yang disita mencakup berbagai merek dan tipe, mulai dari mobil sport hingga mobil keluarga, yang menunjukkan skala besar dari dugaan korupsi yang terjadi.
Beberapa kendaraan yang disita antara lain BMW Type Z3 Merah, BMW Type 320i Putih, Honda Civic Abu-abu, Wuling Air ev Pink, Wuling Air ev Putih, Honda Brio Merah, dan Honda HR-V Hitam. Selain itu, ada juga Mitsubishi Xpander Hitam, Toyota Innova Hitam, Mitsubishi Pajero Sport Dakar Hitam, Honda WR-V Abu-abu, serta dua sepeda motor, Vespa Primavera Biru dan Honda ADV Putih.
Delapan Tersangka Telah Ditetapkan
KPK juga mengumumkan bahwa telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka ini didasarkan pada surat perintah penyidikan (sprindik) yang telah diterbitkan. Namun, Budi Prasetyo enggan membeberkan identitas para tersangka tersebut dengan alasan untuk kepentingan penyidikan.
“Saat ini, ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Budi, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai peran masing-masing tersangka dalam kasus ini.
Modus Pemerasan TKA Terungkap
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa modus operandi dalam kasus ini adalah pemerasan yang dilakukan oleh oknum di Ditjen Binapenta PKK terhadap TKA. Para TKA diduga dipaksa untuk memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas layanan atau perizinan yang seharusnya mereka dapatkan secara gratis atau dengan biaya yang wajar.
“Kemnaker pada Ditjen Binapenta memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu,” ujar Asep, menjelaskan secara singkat mengenai modus pemerasan yang dilakukan.
Ancaman Hukuman Berat Menanti
Para tersangka dalam kasus ini akan dijerat dengan Pasal 12e atau Pasal 12b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atas perbuatan pemerasan yang menguntungkan diri sendiri serta gratifikasi. Pasal-pasal ini mengatur mengenai ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan. Kasus ini menjadi bukti bahwa KPK tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun, terutama yang merugikan masyarakat dan negara. Publik pun berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
