MALANG – Gelombang kritik terhadap kondisi hukum dan kepemimpinan nasional kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, suara lantang datang dari Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, yang tanpa tedeng aling-aling menyoroti sejumlah isu krusial yang dianggapnya mengancam masa depan bangsa. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, Habib Umar secara terbuka menyerukan pergantian Kapolri dan bahkan mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini tentu saja menjadi sorotan tajam dan memicu perdebatan di berbagai kalangan, mengingat implikasinya yang sangat besar terhadap stabilitas politik dan hukum di Tanah Air. Lantas, apa yang melatarbelakangi pernyataan kontroversial dari tokoh yang dikenal vokal ini?
Habib Umar: “Kapolri Harus Diganti!”
Habib Umar dengan tegas menyatakan bahwa sudah saatnya pucuk pimpinan tertinggi di institusi kepolisian diganti. Menurutnya, meskipun ia mengapresiasi kinerja Kapolri selama empat tahun terakhir, namun kenyataan di lapangan jauh dari harapan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dinilai semakin merosot akibat berbagai permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. “Untuk Kapolri, kita ucapkan terima kasih atas kerjanya selama empat tahun. Tapi kenyataannya, banyak yang tak sesuai harapan rakyat. Kepercayaan publik makin rendah terhadap institusi kepolisian. Saatnya diganti!” ujarnya kepada Radar Aktual, Kamis (5/6/2025). Lebih lanjut, Habib Umar menyoroti sejumlah masalah serius yang dianggapnya sebagai bukti kegagalan sistemik yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Judi Online, Narkoba, Korupsi: Bukti Kegagalan Sistemik
Habib Umar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya praktik judi online, peredaran narkoba, dan kasus korupsi yang seolah tak ada habisnya. Ia menilai bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini terus menjamur. “Kalau tak segera dibenahi, generasi muda dan masa depan Indonesia akan rusak parah. Ini soal keselamatan republik!” tegasnya dengan nada prihatin. Habib Umar menekankan bahwa jika permasalahan ini tidak segera ditangani dengan serius, maka masa depan generasi muda dan keberlangsungan bangsa Indonesia akan terancam. Ia pun mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan tanpa pandang bulu dalam memberantas segala bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat.
Gibran “Anak Haram Konstitusi”? Seruan Pemakzulan Menggema
Pernyataan yang paling mengejutkan adalah ketika Habib Umar menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai “anak haram konstitusi”. Ia menilai bahwa terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden merupakan hasil dari skenario politik yang dipaksakan oleh Presiden Jokowi dan lingkar kekuasaan Solo. “Wajar kalau banyak purnawirawan TNI meminta Gibran dimakzulkan. Mereka kecewa, bahkan takut, karena Gibran dianggap belum pantas. Posisi wapres ini disiapkan agar bisa menggantikan presiden sewaktu-waktu, baik dengan cara baik maupun cara licik,” ungkapnya. Habib Umar berpendapat bahwa banyak pihak yang merasa kecewa dan khawatir karena Gibran dianggap belum memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai untuk menjabat sebagai wakil presiden. Ia pun menyerukan agar DPR dan MPR mendengarkan aspirasi para purnawirawan TNI dan bersikap tegas demi kelangsungan bangsa.
Harapan pada Prabowo: “Ganti Personel yang Tidak Loyal!”
Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, Habib Umar menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia yakin bahwa Prabowo akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi hukum dan kepemimpinan nasional. “Saya yakin Pak Prabowo akan mengganti personel-personel yang tidak loyal dan memperbaiki institusi. Ini akan menjadi berkah bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya. Habib Umar berharap agar Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pejabat negara dan mengganti mereka dengan orang-orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. Ia juga berharap agar Prabowo dapat memperkuat institusi-institusi negara agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
