Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menyepakati salah satu target ekonomi paling ambisius untuk tahun 2026, yaitu pendapatan rata-rata warga negara Indonesia ditargetkan mencapai Rp7,6 juta per bulan. Angka ini menjadi salah satu tolok ukur utama dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Target pendapatan tersebut merupakan turunan dari penetapan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar USD 5.520, dengan asumsi kurs Rp16.692 per dolar AS. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (24/9) lalu.
Said Abdullah menegaskan bahwa APBN 2026 dirancang sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sejumlah indikator kesejahteraan ditetapkan sebagai acuan kinerja pembangunan. “Keseluruhan indikator kesejahteraan di atas kita gunakan untuk melihat seberapa besar dampak kegiatan pembangunan,” bebernya.
Selain pendapatan per kapita, pemerintah dan DPR juga menetapkan target-target penting lainnya. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di rentang 4,44 hingga 4,96 persen, sementara tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke level 6,5 hingga 7,5 persen. Lebih ambisius lagi, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati nol, yakni di rentang 0 hingga 0,5 persen.
Beberapa indikator baru juga diperkenalkan dalam APBN 2026 untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara lebih komprehensif. Indikator tersebut antara lain Indeks Kesejahteraan Petani, Penciptaan Lapangan Kerja Formal, serta GNI per kapita yang secara spesifik digunakan sebagai acuan pendapatan rata-rata warga.
Penetapan target-target ini menjadi sebuah hal penting bagi Anda sebagai warga negara. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan sebuah komitmen dan janji resmi dari pemerintah yang kinerjanya akan diukur berdasarkan pencapaian target tersebut. Bagi publik, ini adalah sebuah patokan yang jelas untuk dapat mengevaluasi keberhasilan program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, dan memberantas kemiskinan, sekaligus menjadi dasar untuk menuntut akuntabilitas jika target-target tersebut tidak tercapai.
