Jakarta, Zona Malang – Gejolak internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas menyusul keputusan tegas dari Syuriyah PBNU. Otoritas tertinggi organisasi ini secara resmi meminta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau lebih dikenal sebagai Gus Yahya, untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Permintaan ini muncul dari risalah Rapat Harian Syuriyah yang digelar pada Kamis, 20 November 2025, di Hotel Aston City, Jakarta, dengan dihadiri 37 dari 53 anggota pengurus harian.
Alasan utama di balik desakan ini adalah kontroversi seputar Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), di mana PBNU mengundang narasumber yang diduga terkait dengan jaringan Zionisme Internasional. Syuriyah menilai langkah ini sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah, sekaligus bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
Terlebih lagi, acara tersebut berlangsung di tengah kecaman global terhadap aksi genosida Israel, yang membuatnya memenuhi kriteria Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025. Pasal ini mengatur pemberhentian tanpa hormat bagi pejabat yang mencoreng nama baik organisasi.
Tak berhenti di isu ideologi, Syuriyah juga menyoroti ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan PBNU. Dugaan pelanggaran ini meliputi ketentuan hukum syara’, peraturan perundang-undangan negara, serta Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU.
Menurut risalah rapat yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Akhyar, masalah ini berpotensi mengancam kelangsungan badan hukum perkumpulan NU secara keseluruhan. Gus Yahya diberi waktu tiga hari untuk merespons permintaan mundur ini, atau Syuriyah akan melanjutkan proses pemberhentian tidak hormat sesuai mekanisme organisasi yang ada.
Untuk meredam potensi kegaduhan di kalangan warga Nahdliyin, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul langsung memberikan pernyataan resmi. Ia menekankan agar seluruh pengurus dan anggota NU tetap tenang dan tidak terpancing emosi, karena ini merupakan dinamika internal yang akan diselesaikan melalui jalur organisasi yang beradab.
“Serahkan sepenuhnya kepada Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi,” ujar Gus Ipul, yang sekaligus menunjukkan sikap patuh dari Tanfidziyah meski keputusan ini menargetkan pimpinan utama.
Sebagai catatan tambahan, Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, dengan anggota mencapai lebih dari 90 juta jiwa. Didirikan pada 1926 di Surabaya oleh KH Hasyim Asy’ari, NU telah menjadi pilar penting dalam sejarah bangsa, mulai dari peranannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga kontribusi dalam demokrasi modern pasca-Reformasi.
Krisis internal seperti ini bukan hal baru; era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga pernah diwarnai kontroversi serupa, tapi selalu teratasi melalui musyawarah untuk mempertahankan kesatuan.
Bagi PBNU dan seluruh Nahdliyin, saatnya memperkuat transparansi dalam dialog internal guna mencegah perpecahan yang lebih luas, mengingat pengaruh NU terhadap stabilitas sosial-politik Indonesia. Organisasi ini disarankan segera melakukan audit keuangan independen dan merevisi prosedur pemilihan narasumber acara, agar tetap menjadi contoh dalam memegang teguh nilai toleransi, keadilan, dan integritas.
