Jakarta, Zona Malang – Gejolak di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memuncak setelah beredar risalah rapat harian Syuriyah yang secara tegas meminta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, untuk segera lengser dari posisinya.
Dokumen tersebut memberikan batas waktu hanya tiga hari bagi Gus Yahya untuk merespons, atau berisiko diberhentikan secara paksa melalui mekanisme organisasi. Konfirmasi atas keaslian risalah ini datang langsung dari Ketua PBNU Bidang Pendidikan dan Hukum, Prof Mukri, yang membenarkan isinya melalui pesan singkat pada Jumat, 21 November 2025.
Prof Mukri, ketika dihubungi media, hanya memberikan jawaban singkat “Benar” terkait keabsahan dokumen rapat yang bocor ke publik. Namun, ia enggan membahas lebih lanjut soal calon pengganti Gus Yahya, dan justru meneruskan pesan dari Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Pesan tersebut menyerukan agar seluruh kader dan warga NU tetap tenang, menghindari provokasi, serta menjaga suasana kondusif di tengah dinamika ini.
Gus Ipul menekankan bahwa isu ini hanyalah bagian dari dinamika organisasi biasa yang sedang ditangani oleh Syuriyah PBNU sesuai prosedur internal
“Saya meminta semua pengurus dan anggota NU untuk tetap tenang, jangan terbawa berita yang bisa menyesatkan, serta hindari memperbesar kesalahpahaman,” katanya. Ia juga memastikan pesan ini ditujukan ke semua level kepengurusan, dari PBNU hingga ranting terbawah, agar tidak terpancing spekulasi dari luar.
Pemicu utama krisis ini berasal dari rapat harian Syuriyah pada 20 November 2025, yang menyoroti dugaan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU). Di antaranya, undangan narasumber yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme internasional, yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai NU, serta isu tata kelola keuangan yang diduga tidak transparan.
Keputusan akhir kini berada di tangan Rais Aam beserta dua wakilnya, sementara berita terkait seperti desakan mundur yang dipicu aliran dana tidak jelas, atau respons dari PWNU DKI Jakarta yang menghargai semua pendapat, semakin memanaskan diskusi publik.
Di sisi lain, Gus Yahya sendiri telah angkat bicara, menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatannya hingga masa amanah dari Muktamar Ke-34 NU pada 2021 berakhir tahun depan. Ia juga menyatakan bahwa rapat harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum atau anggota struktural lainnya.
Respons ini disampaikan di tengah pertemuan dengan PWNU di Surabaya, di mana absennya Gus Ipul memicu spekulasi baru. Sementara itu, A’wan PBNU menyayangkan bocornya risalah tersebut, yang dianggap bisa memperburuk situasi internal.
Sebagai fakta tambahan, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di dunia dengan lebih dari 90 juta anggota, didirikan pada 1926 di Surabaya oleh KH Hasyim Asy’ari. Krisis serupa pernah terjadi pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di akhir 1990-an, yang melibatkan isu politik dan internal, tetapi berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat tanpa memecah belah organisasi.
Saat ini, desakan mundur Gus Yahya telah menuai dukungan banjir dari berbagai kalangan, termasuk reaksi publik yang beragam di media sosial, sementara PBNU menegaskan akan menyelesaikan isu ini secara internal untuk menjaga persatuan.
Bagi PBNU dan seluruh Nahdliyin, disarankan untuk segera mengintensifkan dialog terbuka antar-pihak terkait guna menghindari perpecahan yang lebih dalam, mengingat pengaruh NU terhadap stabilitas sosial di Indonesia sangat signifikan.
Organisasi ini juga bisa merevisi mekanisme pengawasan internal, seperti audit keuangan rutin dan seleksi narasumber acara, agar isu serupa tidak terulang. Selain itu, warga NU diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari PBNU dan menghindari spekulasi di media sosial, sehingga dinamika ini bisa menjadi momentum memperkuat solidaritas dan integritas organisasi ke depan.
