Jakarta, Zona Malang – Gejolak internal di Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, semakin menjadi sorotan publik mulai dari kalangan elite politik hingga obrolan santai di kedai kopi. Situasi ini memicu diskusi mendalam, termasuk yang diinisiasi Yayasan Menggiring Arus Dunia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin, 24 November 2025. Dalam forum terbatas tersebut, Hery Haryanto Azumi, pemikir strategis dari Ikatan Sarjana Nahdliyin Indonesia (ISNU), menyoroti pentingnya kembali ke akar rumput sebagaimana diperingatkan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selama masa kepresidenannya.
Menurut Hery, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), masyarakat arus bawah merupakan pondasi utama NU dalam menjalankan misi pengabdiannya. Ia menekankan bahwa gerakan NU harus mencerminkan ketulusan rakyat dalam mempertahankan bangsa dan negara, bukan terjebak dalam ambisi elite.
“Dengan basis massa lebih dari 100 juta, NU menjadi mitra vital bagi pemerintah dalam menjalankan agenda nasional, tapi juga rawan dimanfaatkan jika kepemimpinan gagal memproyeksikan kekuatannya secara benar ke ranah publik,” katanya, seraya mengingatkan bahwa konflik internal bisa merusak kepercayaan masyarakat.
Hery juga mengkritik sikap arogansi sebagian elite NU yang menjadikan organisasi sebagai alat politik pribadi, yang justru mencabut legitimasi sosial yang telah membesarkan NU selama ini. Ia menambahkan bahwa pemerintah dan kelompok minoritas bergantung pada paham Islam moderat ala NU untuk menjaga harmoni nasional, sehingga NU harus tetap adaptif sebagai penyedia solusi atas berbagai kebuntuan berbangsa. “Jika NU hadir dengan inovasi, kewibawaannya akan pulih dan membuka peluang kontribusi lebih besar tanpa bergantung pada negara,” lanjutnya.
Di tengah pergolakan aktual, seperti tuntutan mundur Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf akibat undangan kontroversial kepada pembicara pro-Israel, Hery menyarankan penyelesaian melalui konsensus terbuka dan husnul khatimah. Ia menekankan agar agenda pribadi tidak mendominasi, serta melibatkan ulama senior untuk memberikan arahan, sehingga NU tetap solid sebagai aset nasional yang produktif.
Sebagai fakta menarik, Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada 1926 telah berkembang menjadi organisasi dengan lebih dari 100 juta anggota dan afiliasi di Indonesia pada 2025, menjadikannya kekuatan sosial terbesar yang sering menjadi mitra strategis pemerintah dalam program nasional seperti deradikalisasi dan pembangunan masyarakat madani.
Namun, krisis kepemimpinan seperti tuntutan mundur Yahya Cholil Staquf pada November 2025 akibat undangan Peter Berkowitz, seorang akademisi AS yang dikenal pro-Israel, telah memicu perdebatan luas dan menurunkan kepercayaan internal, dengan tuntutan resmi dari pengurus NU untuk mundur dalam tiga hari, menurut laporan Al Jazeera dan Straits Times.
Elite NU disarankan segera membuka dialog inklusif dengan melibatkan arus bawah dan ulama sepuh, melalui forum nasional seperti muktamar luar biasa, agar konflik tidak melebar dan organisasi bisa fokus pada misi syiar serta pemberdayaan masyarakat, sehingga tingkatkan public trust hingga 20% dalam setahun ke depan berdasarkan survei potensial.
Selain itu, pemerintah dan masyarakat sipil bisa mendukung NU dengan program kolaboratif seperti pelatihan kepemimpinan berbasis nilai Gus Dur, guna perkuat peran organisasi sebagai jembatan harmoni nasional di tengah dinamika politik 2025, ultimately hindari fragmentasi yang bisa melemahkan kontribusi NU bagi Indonesia yang lebih inklusif.
