JAKARTA, Zona Malang – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berupaya membenahi kualitas pelayanan publiknya. Komitmen ini ditunjukkan melalui transparansi hasil evaluasi layanan kepada masyarakat.
Salah satu tolak ukurnya terlihat dalam Peluncuran Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tahun 2025. Acara bergengsi tersebut digelar di Ballroom Singosari, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Senin (24/11/2025).
Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Irjen Pol Nanang Rudi Supriatna, hadir secara langsung untuk membuka kegiatan. Momen ini menjadi ajang pembuktian bagi satuan kewilayahan dalam memberikan layanan terbaik bagi warga.
Berdasarkan hasil survei, tiga Polres berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan nilai kepuasan tertinggi. Peringkat pertama secara membanggakan diraih oleh Polres Asahan, Polda Sumatera Utara, yang sukses mengantongi skor impresif 94,30.
Menyusul ketat di posisi kedua adalah Polres Bangka dari Polda Bangka Belitung dengan skor akhir 93,15. Sementara itu, Polres Tabanan dari Polda Bali mengamankan peringkat ketiga dengan raihan nilai 92,56.
Kabidyanmas Baintelkam Polri, Kombes Pol Yosef Sriyono, membeberkan detail pelaksanaan survei tersebut. Menurutnya, pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dengan fokus pada 11 unit layanan tingkat Polres/Polresta yang tersebar di 11 Polda.
Demi menjamin objektivitas dan kredibilitas data, Polri tidak bekerja sendirian. Survei ini disusun dan dianalisis oleh tim peneliti akademisi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh yang diketuai oleh Dr. Gaussyah.
Yosef menegaskan bahwa SKM ini bukan sekadar angka di atas kertas. Hasil ini menjadi fondasi evaluasi tahunan guna mendorong inovasi layanan SKCK di seluruh Indonesia agar semakin cepat, mudah, dan transparan.
Kegiatan peluncuran ini juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis. Tampak hadir Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Dr. Otok Kuswandaru, serta jajaran pimpinan mitra seperti BRI dan BPJS Kesehatan.
Prestasi Polres Asahan, Bangka, dan Tabanan layak mendapatkan apresiasi tinggi sebagai barometer standar pelayanan publik di tubuh Polri.
Namun, skor di atas 90 ini harus benar-benar tercermin di lapangan. Jangan sampai angka statistik yang tinggi bertolak belakang dengan realitas, di mana masyarakat masih kerap mengeluhkan antrean panjang atau prosedur birokrasi yang berbelit di daerah lain yang tidak masuk survei. Bebas pungli (pungutan liar) dan keramahan petugas loket harus menjadi standar baku, bukan sekadar “bonus” pelayanan.
Ke depan, cakupan survei idealnya diperluas, mengingat sampel 11 Polres dari ribuan Polres di Indonesia masih tergolong minim untuk memotret wajah pelayanan kepolisian secara utuh. Selain itu, integrasi digitalisasi SKCK Online harus terus disempurnakan.
Di era 2025 ini, masyarakat mendambakan layanan yang seamless, di mana pengurusan administrasi bisa selesai dalam genggaman ponsel tanpa harus berulang kali datang ke kantor polisi hanya untuk legalisir atau pemberkasan manual.
