Zona Malang – Suasana Gedung Grahadi, Surabaya, pada Selasa (16/12) malam berlangsung serius. Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., hadir memenuhi undangan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk membahas salah satu agenda strategis nasional: swasembada gula.
Dalam rapat kerja tersebut, Bupati yang akrab disapa Abah Sanusi ini menegaskan kesiapan penuh Kabupaten Malang mendukung program “Bongkar Ratoon”, sebuah metode peremajaan tanaman tebu untuk mendongkrak produktivitas.
Namun, di balik pernyataan kesiapannya, Abah Sanusi juga membawa data riil dari lapangan yang cukup menantang. Hingga akhir Desember 2025 ini, realisasi program Bongkar Ratoon dan perluasan areal tanam di Kabupaten Malang baru menyentuh angka 2.170,93 hektare atau sekitar 14,5% dari target ambisius 15.000 hektare.
Dari jumlah tersebut, sekitar 411 hektare dilakukan secara mandiri oleh petani yang sadar akan kebutuhan peremajaan, sementara sisanya didukung oleh tiga tahap bantuan APBN.
Dalam kesempatan itu, Sanusi tidak hanya melaporkan luasan lahan, tetapi juga “curhat” mengenai kondisi ekonomi para petani tebu yang sedang tidak baik-baik saja. Ia memaparkan hitung-hitungan ekonomi yang cukup memprihatinkan.
Saat ini, harga tebu di dua pabrik gula utama (PG Krebet Baru dan PG Kebon Agung) berada di kisaran Rp 60.000 per kuintal. Setelah dipotong ongkos tebang, petani hanya membawa pulang penghasilan bersih sekitar Rp 40.000 per kuintal.
Angka ini merosot tajam dibandingkan tahun lalu, di mana harga tebu sempat menyentuh Rp 120.000 hingga Rp 150.000 per kuintal. Penurunan harga ini diperparah dengan anjloknya kualitas rendemen (kadar gula dalam batang tebu).
“Menurut pabrik, rendemennya memang turun hingga 4 persen, padahal tahun kemarin rendemen ada di angka 8 persen,” ungkap Sanusi. Kondisi ini menjadi “lampu kuning”, karena jika dibandingkan dengan komoditas lain seperti jagung hibrida, keuntungan menanam tebu saat ini menjadi kurang kompetitif.
Meski menghadapi tantangan berat, Sanusi optimistis potensi Kabupaten Malang masih sangat besar. Ia melaporkan adanya lahan tidur milik PTPN yang bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya seluas 1.000 hektar yang siap digarap. Belum lagi potensi tambahan 1.000 hektar lainnya di wilayah Kalibakar dan Pancursari.
Untuk memastikan program ini tidak mandek, Sanusi mengajukan permintaan strategis kepada pemerintah pusat dan provinsi. Pertama, jaminan penyerapan hasil panen jika nanti produksi melimpah akibat perluasan lahan. Kedua, dan yang paling krusial, adalah revitalisasi pabrik gula.
Sanusi menilai percuma petani digenjot menanam jika mesin pabrik tidak mampu mengolahnya dengan efisien sehingga rendemen tetap rendah. “Pabrik juga membutuhkan revitalisasi sehingga rendemen bisa tinggi, sekaligus mewujudkan swasembada gula,” pungkasnya.
Analisis dan Poin Penting
• Dilema Petani Tebu:
Laporan Bupati Malang menyoroti kerentanan ekonomi petani tebu. Dengan pendapatan bersih hanya Rp 40.000/kuintal dan rendemen yang anjlok 50% (dari 8% ke 4%), petani berada di posisi sulit. Jika dibandingkan dengan jagung yang disebut lebih menguntungkan, ada risiko petani akan beralih komoditas jika tidak ada intervensi harga atau subsidi yang kuat.
• Masalah di Hulu dan Hilir:
Masalah swasembada gula di Malang bukan hanya soal kurangnya lahan (hulu), tetapi juga inefisiensi di pengolahan (hilir). Permintaan revitalisasi pabrik gula oleh Bupati sangat beralasan, karena rendemen 4% tergolong sangat rendah dan merugikan kedua belah pihak (petani dan pabrik).
• Kesiapan Infrastruktur Industri:
Informasi bahwa PG Krebet Baru hanya giling hingga 20 Desember, sementara PG Kebon Agung beroperasi terus (karena juga memproses gula rafinasi), menunjukkan kapasitas giling yang bervariasi. Penambahan lahan 15.000 hektare harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas giling pabrik agar tidak terjadi penumpukan tebu yang tidak terolah saat panen raya nanti.
