Zona Malang – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menutup tahun 2025 dengan sederet capaian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan transformasi digital pemerintah. Fokus utama diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi layanan publik. “Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini, dengan layanan publik multikanal serta integrasi digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan apa pun, kapan pun, dan di mana pun,” ujarnya, Kamis (1/1/2026).
Sepanjang 2025, PANRB berhasil membentuk 75 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru, sehingga total 305 MPP kini beroperasi di seluruh Indonesia. Angka ini mencakup 60 persen kabupaten/kota dengan rata-rata 155 jenis layanan terintegrasi dalam satu lokasi.
Transformasi digital juga semakin nyata. Layanan perizinan tenaga kesehatan yang sebelumnya memakan waktu hingga 14 hari kini dapat diselesaikan dalam kurang dari satu jam. Inovasi ini merupakan bagian dari Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang sudah hadir di 199 daerah dan melayani lebih dari 184 ribu orang.
Peningkatan akses layanan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024 mencapai skor 88,9 (kategori Sangat Baik), tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara Indeks Pelayanan Publik (IPP) naik menjadi 4,02 (kategori A-/Sangat Baik) dari 3,93 pada tahun sebelumnya.
Selain itu, 28 inovasi terpilih sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). PANRB juga mencatat efisiensi belanja TIK sebesar Rp446 miliar setelah mengevaluasi lebih dari 12 ribu kegiatan lintas kementerian/lembaga.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menambahkan transformasi digital juga diterapkan pada program perlindungan sosial. Uji coba di Banyuwangi berhasil merekam 341 ribu KK dalam tiga minggu, dengan potensi mengurangi ketidaktepatan sasaran hingga Rp100–150 triliun per tahun.
Transformasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintah Digital juga tengah digarap. Indonesia mencatat capaian membanggakan di tingkat internasional, dengan kategori A di GovTech Maturity Index (World Bank) dan nilai tertinggi di Asia Tenggara pada Digital Government Index (OECD).
Dalam konteks global, PANRB juga menyiapkan langkah strategis menuju aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Reformasi birokrasi ditegaskan bukan sekadar perubahan di atas kertas, melainkan hadir dengan kinerja nyata.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan di atas kertas, tetapi hadir dengan kinerja yang nyata dan terasa. Saat pelayanan makin cepat, data makin akurat, dan kolaborasi berjalan tanpa sekat, di situlah birokrasi berdampak nyata bagi masyarakat,” tandas Purwadi.
