Zonamalang.com – Kepala negara menyampaikan pesan tegas dalam peringatan kelahiran ideologi bangsa: falsafah Pancasila harus dijalankan secara konkret dalam pengelolaan sumber daya nasional, bukan sekadar dipajang sebagai simbol atau diucapkan dalam ritual seremonial belaka.
Pernyataan itu disampaikan dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 dengan mengangkat tajuk “Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia”. Acara berlangsung di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, dihadiri berbagai tokoh nasional.
Sejumlah petinggi negara turut hadir, termasuk Megawati Soekarnoputri yang menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta mantan pejabat seperti Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Pimpinan lembaga tinggi negara dari MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, beserta jajaran Kabinet Merah Putih seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menghadiri upacara tersebut.
Pancasila Bukan Sekadar Dokumen Sejarah
Kepala negara menekankan relevansi tema peringatan di tengah dinamika global yang kian bergejolak. Konflik geopolitik, persaingan dagang antarnegara, dan ketidakstabilan ekonomi dunia menjadi latar belakang mengapa Indonesia memerlukan pegangan ideologis yang kuat.
“Falsafah bangsa ini tidak boleh berhenti sebagai catatan masa lalu atau kalimat seremonial yang kita lafal dalam upacara-upacara resmi,” tegas presiden dalam pidatonya.
Dijelaskan bahwa Pancasila terlahir dari pengalaman kolektif, khazanah budaya, dan aspirasi luhur masyarakat Indonesia. Ideologi ini menjadi kesepakatan fundamental yang memungkinkan negara dengan ribuan pulau, ratusan etnis, dan beragam bahasa tetap bersatu sebagai satu kesatuan bangsa.
Tantangan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
Presiden menggarisbawahi persoalan krusial dalam pembangunan nasional: memastikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Meski ekonomi nasional telah berkembang dalam dekade terakhir, distribusi manfaatnya masih perlu diperbaiki agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah—mulai dari mineral seperti tembaga, emas, timah, logam tanah jarang, hingga komoditas pertanian dan nikel—dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
“Sudah terlalu lama masyarakat kita hanya menyaksikan dari pinggir, sementara kekayaan negeri ini dieksplorasi,” ujar kepala negara.
Transformasi Menuju Ekonomi Pancasila
Pemerintah saat ini menempatkan transformasi ekonomi sebagai mandat sejarah yang harus dijalankan. Perubahan mendasar diperlukan untuk menggeser sistem ekonomi yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila menuju ekonomi yang benar-benar berlandaskan falsafah negara.
Konsep ekonomi Pancasila yang dimaksud mencakup dimensi religius, kemanusiaan, penguatan persatuan, keberpihakan pada rakyat, egalitarianisme, serta keadilan sosial. Sumber daya alam harus diperlakukan sebagai amanah yang dikelola secara bertanggung jawab untuk kemakmuran kolektif dan keberlanjutan masa depan.
Pembangunan untuk Seluruh Rakyat
Kepala negara menegaskan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari angka statistik pertumbuhan semata. Yang lebih penting adalah terciptanya kehidupan yang lebih layak bagi semua warga—anak-anak dari keluarga kurang mampu, petani, nelayan, buruh, pengusaha kecil, koperasi, dan komunitas pedesaan.
Dalam kerangka itu, pemerintah akan memperkuat program hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, pemberdayaan koperasi, ekonomi desa, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Perbaikan tata kelola juga menjadi prioritas untuk mencegah kebocoran kekayaan nasional ke luar negeri.
Menghadapi Rintangan Transformasi
Presiden mengakui bahwa perubahan besar tidak akan berjalan mulus. Berbagai hambatan akan muncul, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh praktik korupsi, penyelundupan, dan aktivitas ekonomi ilegal.
Namun demikian, kepala negara menyatakan bangsa yang bermartabat harus berani mengambil keputusan tepat meski penuh tantangan. Indonesia tidak boleh mengorbankan masa depan generasi mendatang demi kemudahan sesaat.
“Kemerdekaan sejati tidak mungkin tercapai tanpa kesejahteraan ekonomi. Kita menolak menjadi bangsa yang bergantung pada negara lain,” tegasnya.
Kemandirian sebagai Inti Kedaulatan
Mengutip pesan pendiri bangsa, presiden mengingatkan pentingnya keberanian berdiri di atas kemampuan sendiri. Kemandirian nasional merupakan esensi dari kedaulatan sejati sebuah negara.
Pancasila telah memersatukan Indonesia selama 81 tahun. Jika ideologi ini diimplementasikan secara konsisten dalam politik, hukum, sosial, budaya, dan terutama ekonomi, Indonesia bukan hanya akan menjadi negara maju dan sejahtera, tetapi juga bangsa yang disegani dunia.
“Kekuatan kita terletak pada persatuan. Kemakmuran kita bersumber dari keadilan. Kebesaran kita ditunjukkan melalui kemanusiaan,” pungkas presiden.
Untuk mengakses layanan Kementerian Agama, kunjungi https://kemenag.go.id/layanan dan ikuti saluran WhatsApp resmi di https://whatsapp.com/channel/0029Vb9xP10Fy72KZA2gk81S
