MALANG, Zona Malang – Menghadapi datangnya musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso bersiap untuk melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran guna penanganan bencana kekeringan. Sejumlah wilayah di Bondowoso diprediksi kembali mengalami kekurangan air bersih, seperti yang kerap terjadi setiap tahun.
Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo, menyatakan bahwa berdasarkan data sebelumnya, wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan mencakup sembilan kecamatan, yakni Maesan, Pakem, Wringin, Tegalampel, Tapen, Klabang, Prajekan, Botolinggo, dan Cermee. Total ada 15 desa yang masuk dalam zona rawan kekeringan.
Menanggapi kabar mengenai adanya pemotongan anggaran penanganan kekeringan, Sigit mengungkapkan bahwa pihaknya telah diminta Bupati Bondowoso untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran secara menyeluruh. “Kami akan usulkan kembali. Mungkin ada tambahan dari tim anggaran. Ini dilakukan dalam rangka memberikan layanan distribusi air bersih,” jelas Sigit saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).
Ia menambahkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini baru mencukupi untuk satu bulan distribusi air bersih, sementara kebutuhan suplai diperkirakan akan berlangsung selama lima bulan ke depan. Oleh karena itu, BPBD juga akan mencoba mengakses bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Meski demikian, Sigit mengimbau warga yang tinggal di daerah rawan kekeringan untuk tetap tenang. “Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Langkah antisipatif ini diharapkan dapat meminimalisasi dampak kekeringan dan menjamin ketersediaan air bersih selama musim kemarau 2025. BPBD Bondowoso berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam mengatasi permasalahan kekeringan yang sering terjadi di wilayah tersebut.
Dalam upaya mengatasi masalah kekeringan, BPBD Bondowoso akan melakukan berbagai strategi, termasuk melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran, mengajukan tambahan anggaran, serta mengakses bantuan dari pemerintah provinsi dan nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi air bersih dapat berjalan lancar selama musim kemarau.
Selain itu, BPBD Bondowoso juga akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Hal ini penting untuk memastikan informasi terkait kondisi kekeringan dan upaya penanganannya tersampaikan dengan baik kepada seluruh pihak yang terlibat.
Warga Bondowoso yang tinggal di daerah rawan kekeringan diimbau untuk tetap tenang dan percaya pada upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan air bersih mereka. BPBD Bondowoso menegaskan bahwa mereka akan bekerja keras untuk meminimalisasi dampak kekeringan dan menjamin ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
Langkah-langkah yang diambil oleh BPBD Bondowoso ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan kekeringan. Dengan perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dampak kekeringan dapat diminimalisir dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
