Warga Miskin dan Pra Miskin Dapat Kesempatan Istimewa di SPMB Surabaya

MALANG, Zona Malang – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Surabaya untuk tahun 2025 mengalami beberapa perubahan yang diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi warga miskin dan pra miskin.

Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi D, Akmarawita Kadir, menjelaskan bahwa terdapat peningkatan kuota khusus bagi warga miskin dan pra miskin melalui jalur afirmasi, dari semula 15 persen menjadi 20 persen.

“Tujuan kita memastikan bahwa siswa dari kelompok gamis (warga miskin) dan pra gamis tidak kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Pagu dari Dinas Pendidikan juga menunjukkan kelebihan kapasitas, sehingga harapannya semua bisa tertampung. Kalaupun masuk ke sekolah swasta, akan ada pembiayaan dari Baznas dan CSR,” ujar Akmarawita usai hearing.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa sistem SPMB tahun ini akan dibagi ke dalam empat jalur utama, yaitu:

  • Jalur afirmasi: 20 persen (untuk warga miskin dan pra miskin)
  • Jalur mutasi/perpindahan orang tua: 5 persen
  • Jalur prestasi (akademis dan non-akademis): 35 persen
  • Jalur domisili: 40 persen

Jalur domisili sendiri dibagi ke dalam dua kategori, yaitu domisili 1 untuk calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah tanpa memperhatikan batas kelurahan atau kecamatan, serta domisili 2 untuk calon siswa dari kelurahan-kelurahan dalam satu kecamatan, dengan distribusi kuota yang proporsional berdasarkan jumlah kelurahan.

“Misalnya ada empat kelurahan, maka masing-masing akan mendapatkan jatah 5 persen dari total pagu sekolah,” terang Yusuf.

Yusuf juga menambahkan bahwa siswa dari keluarga miskin dan pra miskin yang memiliki nilai akademik tinggi dapat mengikuti jalur prestasi. Meski memilih jalur tersebut, bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah tetap akan diberikan oleh pemerintah.

“Ada siswa dari keluarga gamis yang nilai rapornya bagus, mereka memilih masuk lewat jalur prestasi. Tapi intervensi bantuan tetap sama. Bahkan prosentase siswa gamis dan pra gamis yang masuk sekolah swasta akan lebih banyak dibantu dibandingkan sebelumnya,” imbuh Yusuf.

Dinas Pendidikan juga tengah berkoordinasi dengan pihak sekolah swasta untuk menambah rombongan belajar, sehingga mampu menampung lebih banyak siswa sesuai dengan domisili masing-masing.

Dengan sistem yang lebih inklusif dan fleksibel ini, diharapkan tidak ada lagi anak-anak di Surabaya yang kesulitan mendapatkan pendidikan, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu.