MALANG, Zona Malang – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berkomitmen untuk meningkatkan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tingkat madya saat ini. Upaya ini diwujudkan dengan dilaksanakannya verifikasi lapangan secara hybrid oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) pada Senin (21/4/2025).
Kepala Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah, menjelaskan bahwa proses verifikasi ini bertujuan untuk mengonfirmasi data dukung dan dokumen yang telah dikirimkan kepada kementerian. “Hari ini verifikasi lapangan yang isinya adalah mengkonfirmasi data dukung yang telah dikirimkan kepada Kementerian P3A,” ujar Anis.
Dalam verifikasi tersebut, Bupati Bondowoso turut memberikan paparan langsung kepada tim evaluator yang terdiri dari perwakilan Kementerian PPA dan BNPB. Evaluasi ini berfokus pada berbagai inovasi yang telah dilakukan Kabupaten Bondowoso dalam mendukung pemenuhan hak anak.
Anis mengungkapkan bahwa sejumlah inovasi mendapat apresiasi dari pihak kementerian. Salah satunya adalah program Wajar Siaga (Wujudkan Anak Belajar dengan Senang, Nyaman, dan Bahagia) yang digagas oleh Dinas Pendidikan. Dalam program ini, guru diwajibkan menanyakan kondisi kesehatan dan psikologis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. “Lima menit sebelum menutup mata pelajaran, guru menanyakan hal serupa. Apakah siswa baik-baik saja, atau tidak mengalami perundungan,” jelasnya.
Inovasi lainnya adalah Lemper Usus (Layanan Empati Pelayanan Khusus), yang bertujuan memastikan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemeluk agama minoritas, dan lainnya. Lebih lanjut, Anis menyebutkan bahwa verifikasi ini merupakan bagian penting dalam proses peningkatan status KLA, yang juga didukung oleh berbagai regulasi dan program di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemkab Bondowoso juga menggandeng organisasi masyarakat seperti Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, serta membentuk Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) berbasis pesantren dan masyarakat. “Ada juga pondok konseling milik Fatayat, yang sudah ada di setiap kecamatan,” tambahnya.
Upaya ini dimaksudkan untuk mendekatkan layanan perlindungan anak kepada masyarakat. Jika terjadi kekerasan, masyarakat bisa langsung melapor ke pos pelayanan terdekat. “Kita memastikan layanan cepat, sehingga bisa lapor pada Poling, pada Satgas PPA yang ada di kecamatan,” tegas Anis.
Terdapat 24 indikator penilaian dalam KLA, yang mencakup klaster kelembagaan, kesehatan, serta layanan yang berhubungan dengan pusat informasi sahabat anak. “Kita terus berkolaborasi dan berbenah dari evaluasi tahun kemarin. Kekurangan berusaha kita tutupi. Kemarin status kita madya, mudah-mudahan tahun ini bisa naik ke nindya,” harapnya.
Upaya Pemkab Bondowoso dalam meningkatkan status KLA ini menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak di wilayahnya. Berbagai inovasi dan kolaborasi dengan masyarakat diharapkan dapat mendorong Kabupaten Bondowoso mencapai status KLA yang lebih tinggi di tahun ini.
