MALANG, Zona Malang – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah tegas dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk memberantas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) bermasalah yang selama ini menjadi duri dalam daging, mengganggu keamanan, ketertiban, iklim investasi, serta dunia usaha di wilayahnya. Pembentukan Satgas ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Pemkab Sidoarjo dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha yang menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Keputusan ini disambut positif oleh berbagai pihak, mengingat maraknya aksi premanisme dan keberadaan ormas bermasalah telah menimbulkan keresahan dan menghambat pertumbuhan investasi di Sidoarjo. Satgas Terpadu ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menindak tegas segala bentuk tindakan premanisme dan aktivitas ormas yang merugikan masyarakat.
Dukungan Penuh Forkopimda dan Perangkat Daerah Sidoarjo
Langkah berani Pemkab Sidoarjo ini mendapatkan dukungan penuh dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta seluruh Perangkat Daerah Sidoarjo. Sinergi antara berbagai elemen pemerintahan ini menunjukkan keseriusan dalam memberantas premanisme dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, secara tegas menyatakan komitmennya untuk menindak tegas setiap ormas yang terindikasi melakukan tindakan premanisme. “Kita tidak boleh memberikan peluang terhadap ormas berbau premanisme yang melakukan ancaman, pemalakan dan lain-lain, baik itu kepada para investor maupun masyarakat,” tegas Kombes Pol Christian Tobing pada Minggu (8/6/2025). Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat kepolisian tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan premanisme dan akan menindak tegas para pelaku yang meresahkan masyarakat.
TNI Siap Bergerak Bersama Masyarakat
Senada dengan Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, turut menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Satgas Terpadu ini. Ia menegaskan kesiapan TNI untuk bergerak bersama dan melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa. “TNI siap untuk bergerak bersama dan mendukung agar Sidoarjo bersih dari premanisme yang merugikan masyarakat dan investasi,” ujarnya. Keterlibatan TNI dalam Satgas Terpadu ini semakin memperkuat upaya pemberantasan premanisme di Sidoarjo. Dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri, Satgas Terpadu diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Sosialisasi yang dilakukan hingga ke pelosok desa juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya premanisme dan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Jaga Iklim Investasi dan Kepastian Hukum Jadi Prioritas
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, sebelumnya telah menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan upaya menjaga stabilitas dan memberikan kepastian hukum. Satgas akan berfokus pada penanganan persoalan ormas yang meresahkan, mengganggu iklim investasi, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. “Upaya ini nantinya akan menjadi tanggung jawab bersama, saling bersinergi bersama guna keamanan hingga ketentraman masyarakat dan dunia usaha,” kata Mimik Idayana. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembentukan Satgas Terpadu bukan hanya sekadar upaya penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga iklim investasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif, diharapkan akan semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Fokus Pengawasan pada Empat Titik Rawan Premanisme
Satgas Terpadu ini akan memfokuskan pengawasan pada empat titik rawan premanisme, yaitu area parkir, Pedagang Kaki Lima (PKL), aliran sungai, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Kita harus bersinergi bersama mengawasi titik-titik rawan premanisme ini agar Sidoarjo menjadi lebih aman dan kondusif,” tambahnya. Pemilihan empat titik rawan premanisme ini didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang sering terjadi di wilayah tersebut. Dengan fokus pengawasan pada titik-titik rawan ini, Satgas Terpadu diharapkan dapat mencegah dan menindak tegas segala bentuk tindakan premanisme yang merugikan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi. Sinergi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengawasi dan memberantas premanisme di Sidoarjo.
Harapan untuk Sidoarjo yang Lebih Aman dan Kondusif
Dengan terbentuknya Satgas Terpadu ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif, baik bagi masyarakat maupun para investor yang ingin menanamkan modalnya di Sidoarjo. Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para pelaku usaha. Keberhasilan Satgas Terpadu dalam memberantas premanisme dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Masyarakat Sidoarjo pun berharap agar Satgas Terpadu dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mewujudkan Sidoarjo yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya.
