MALANG, Zona Malang – Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mempercepat simulasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Pengangkatan CPNS harus selesai pada Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat pada Oktober 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, menyampaikan pesan ini dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengangkatan CASN 2024 di Instansi Pemerintah Pusat, pada Minggu (23/3/2025).
“Kementerian, lembaga, dan pemda diminta segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan. Pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” ujar Rini.
Rini menjelaskan bahwa isi pesan Presiden Prabowo adalah agar instansi pemerintah menjaga prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN. Prinsip ini penting untuk memastikan sistem kepegawaian yang adil dan transparan.
Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) siap memfasilitasi pengangkatan ASN jika instansi terkait sudah memenuhi persyaratan. Setiap instansi harus menunjukkan kesiapan administrasi sebelum proses pengangkatan dilakukan.
Rini menekankan kepada kepala unit SDM untuk segera menindaklanjuti arahan presiden terkait pengangkatan ASN. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025.
“Pastikan semua CASN yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” ujar Rini.
Rini menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam pengangkatan CASN yang telah lulus seleksi. Hal ini untuk memastikan proses rekrutmen ASN berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024 merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ASN di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN, sehingga sistem kepegawaian dapat berjalan secara adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin memastikan kualitas ASN yang diangkat sesuai dengan kebutuhan instansi.
Rini berharap bahwa seluruh instansi pemerintah dapat segera melakukan analisis dan simulasi pengangkatan CPNS dan PPPK, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses rekrutmen ASN dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
