MALANG, Zona Malang – Guru besar sosiologi Universitas Airlangga (Unair) mempertanyakan rencana pemerintah untuk mendirikan “Sekolah Kemiskinan” di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut pakar tersebut, pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah ada, bukan membuat sesuatu yang baru.
Prof. Tuti Budirahayu, Dra., M.Si., mengatakan bahwa pendirian “Sekolah Kemiskinan” tidak didasarkan pada pemikiran yang matang. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan program yang disebut “Sekolah Rakyat” sebagai salah satu instrumen penting untuk memutus mata rantai kemiskinan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang strategi pengentasan kemiskinan secara terpadu.
“Apakah sekolah ini menggantikan sekolah yang sudah ada, atau justru menjadi pesaing bagi sekolah tersebut?” tanya Prof. Tuti. Menurutnya, Sekolah Kemiskinan tidak berdasarkan pemikiran yang matang terkait kondisi persekolahan di Indonesia. Program ini dikhawatirkan hanya menjadi proyek berbiaya besar yang berpotensi tidak berjalan dengan baik.
Prof. Tuti mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus pada sekolah-sekolah yang sudah ada. Sekolah-sekolah tersebut dapat direvitalisasi dengan meningkatkan kualitas guru dan menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan. “Sekolah-sekolah yang ada bisa diperbaiki dan disesuaikan untuk memenuhi standar pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut pakar reformasi pendidikan ini, banyak bangunan sekolah pemerintah sebelumnya yang mangkrak dan bahkan ambruk. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang sudah ada, bukan mendirikan sesuatu yang baru.
“Berkaca dari proyek-proyek pemerintah sebelumnya, banyak bangunan sekolah yang mangkrak dan ada yang ambruk,” kata Prof. Tuti. Ia mengingatkan bahwa program Sekolah Kemiskinan, atau Sekolah Rakyat, berpotensi menjadi proyek berbiaya besar yang tidak berjalan dengan baik.
Dalam analisisnya, Prof. Tuti mempertanyakan dasar teori dari program Sekolah Kemiskinan. Ia khawatir program ini akan menggantikan atau menjadi pesaing bagi sekolah-sekolah yang sudah ada. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada revitalisasi dan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang sudah ada.
“Sekolah yang sudah ada, dapat direvitalisasi dengan meningkatkan guru, kurikulum sesuai kebutuhan,” ujar Prof. Tuti. Ia menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang ada bisa diperbaiki dan disesuaikan untuk memenuhi standar pendidikan yang lebih baik, tanpa perlu mendirikan sesuatu yang baru.
Selain itu, Prof. Tuti juga mengkritik program Sekolah Kemiskinan yang terkesan hanya menjadi proyek berbiaya besar. Ia khawatir program ini tidak akan berjalan dengan baik, mengingat banyaknya bangunan sekolah pemerintah sebelumnya yang mangkrak dan ambruk.
Dalam pandangan Prof. Tuti, pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran pendidikan. Daripada menghabiskan dana untuk membangun sekolah baru, lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang sudah ada. Hal ini diyakini akan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
