Zonamalang.com – Sebanyak 33 camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang resmi menyandang status sebagai wilayah Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA). Pengukuhan itu berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Jumat siang, 20 November, dan langsung mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib.
Dalam agenda yang sama, Bu Nyai Lathifah menyerahkan penghargaan KENCANA Award Tahun 2026 kepada lima camat dengan capaian terbaik. Camat Pakisaji menempati urutan pertama, diikuti Camat Tirtoyudo di posisi kedua dan Camat Kromengan di posisi ketiga. Adapun peringkat keempat dan kelima diraih Camat Bululawang serta Camat Wonosari.
Atas nama pemerintah daerah, Lathifah menyampaikan rasa terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, segenap perangkat kecamatan, organisasi perangkat daerah, dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian KENCANA Award 2026.
Ia berharap para camat yang baru dikukuhkan maupun para penerima penghargaan benar-benar memastikan wilayahnya memiliki satuan tugas serta kesiapan menghadapi bencana. Menurutnya, status KENCANA seharusnya tercermin dalam kesigapan nyata di lapangan, bukan hanya pada dokumen.
Prosesi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pusat dan provinsi. Tampak hadir Deputi I Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, perwakilan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Evan Fardianto, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto.
Dalam paparannya, Lathifah mengingatkan bahwa Kabupaten Malang memiliki bentang wilayah luas dengan kondisi geografis beragam. Keragaman itu melahirkan pula ancaman yang berbeda-beda, mulai dari letusan gunung api, pergerakan tanah, banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan, hingga potensi gelombang besar di pesisir selatan.
Pencegahan Harus Mendahului Penanganan
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut perubahan cara pandang. Penanggulangan bencana tidak semestinya hanya berfokus pada aksi saat bencana sudah terjadi, tetapi harus dimulai jauh sebelum peristiwa itu tiba.
Ia menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran, kesiapsiagaan, kemampuan mengantisipasi, dan kapasitas warga. Keberhasilan penanganan bencana, ujarnya, tidak cukup dinilai dari kecepatan merespons, melainkan juga dari sejauh mana risiko mampu ditekan, kerentanan berkurang, dan masyarakat menjadi lebih tangguh.
Menurut Lathifah, kecamatan memegang posisi kunci karena menjadi titik temu antara pemerintahan dan pelayanan publik yang paling dekat dengan desa maupun kelurahan. Karena itu, seorang camat tidak memadai bila hanya berperan sebagai koordinator administratif.
Camat dituntut tampil sebagai penggerak yang mampu merangkul berbagai pihak untuk membangun kesiapan wilayah. Melalui KENCANA Award 2026, Pemkab Malang ingin menumbuhkan gerakan bersama yang tertata, terukur, dan berkesinambungan.
Ada tiga hal yang digarisbawahi untuk memperkuat komitmen kepemimpinan kecamatan dalam pengurangan risiko bencana. Pertama, seluruh camat perlu memiliki kepekaan dan komitmen memasukkan aspek kebencanaan ke dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya.
Kedua, kolaborasi dan partisipasi masyarakat mesti diperkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian menghadapi semua potensi ancaman, sehingga keterlibatan TNI, Polri, relawan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pelaku usaha, media, dan elemen warga menjadi keniscayaan.
Ketiga, keberlanjutan program dan hasil nyata harus dijaga. Lathifah tidak menginginkan KENCANA hanya hidup saat penilaian dan penganugerahan berlangsung lalu surut setelahnya. Dokumen, regulasi, forum koordinasi, peta risiko, sistem informasi, edukasi warga, dan inovasi yang sudah dibangun mesti terus dijalankan.
Ia juga meminta KENCANA dijadikan budaya kerja, bukan rutinitas seremonial tahunan. Pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana pun dimaknai sebagai pernyataan tanggung jawab jajaran kecamatan dalam mewujudkan Kabupaten Malang yang siap menghadapi bencana.
Kepada masyarakat, Lathifah berpesan agar warga mengenali potensi ancaman di sekitar tempat tinggal. Koordinasi aktif dengan desa, kelurahan, TNI, Polri, relawan, dan warga lain perlu dibangun, sementara informasi peringatan dini harus bisa diterima dan dipahami dengan mudah.
Edukasi serta simulasi kesiapsiagaan juga diminta digelar berkala. Kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, mesti memperoleh perhatian dalam setiap langkah kesiapan. Pengurangan risiko bencana, tutupnya, perlu melekat dalam perencanaan pembangunan wilayah.












