Polri Ungkap 207 Kasus TPPO, 238 Tersangka dan 510 Korban Diamankan

Polri menangani 207 laporan TPPO dan mengamankan 238 tersangka dengan 510 korban selama KRYD 13-19 November 2026, perkuat pencegahan hingga pemulangan korban.

Polri Ungkap 207 Kasus TPPO, 238 Tersangka dan 510 Korban Diamankan
Polrsi saat memberikan pernyataan jumpa pers kepada awak media.
Advertisement

Zonamalang.com – Sepanjang 13 hingga 19 November 2026, jajaran kepolisian menuntaskan penanganan 207 laporan polisi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Dari rangkaian Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) itu, aparat menahan 238 orang yang diduga terlibat, sementara jumlah korban yang teridentifikasi mencapai 510 orang.

Operasi tersebut melibatkan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri yang bergerak bersama Polda dan Polres di seluruh wilayah. Kolaborasi bertingkat ini disebut sebagai upaya menyisir praktik perdagangan orang hingga ke daerah.

Kepala Bagian Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, menjelaskan bahwa KRYD merupakan wujud dukungan institusinya terhadap agenda prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Fokusnya adalah memperkuat penegakan hukum pada kasus perdagangan orang dengan tetap mengedepankan cara-cara yang humanis di tengah masyarakat.

Erdi menyampaikan hal itu di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026. Menurutnya, langkah tersebut dirancang agar penindakan tidak berhenti pada satu momen, melainkan berlangsung terus-menerus sehingga warga merasa terlindungi saat beraktivitas maupun menjalani kehidupan sehari-hari.

Mayoritas Korban Berusia Dewasa

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, merinci bahwa dari 510 korban, sebanyak 448 orang tergolong dewasa dan 62 orang masih anak-anak. Bila dipilah berdasarkan persentase, perempuan dewasa mendominasi dengan 50 persen, disusul laki-laki dewasa 37 persen, dan anak-anak 13 persen.

Nurul menegaskan bahwa setiap tindakan di lapangan dijalankan dengan pertimbangan matang. Penentuan sasaran mengacu pada hasil penyelidikan dan penyidikan, sementara keselamatan personel serta perlindungan bagi saksi dan korban tetap menjadi prioritas utama.

Hasil penyidikan menunjukkan bahwa para tersangka mengisi posisi beragam dalam jaringan, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, sampai mucikari. Penyidik pun masih memburu pihak lain, termasuk aktor yang mengendalikan jaringan dan mereka yang menikmati keuntungan dari kejahatan ini.

Modus Didominasi Pengiriman PMI Nonprosedural

Dari pola yang terungkap, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa prosedur tercatat paling dominan, yakni 42 persen. Menyusul kemudian eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Adapun modus lain mencakup eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga domestik, pengantin pesanan, anak buah kapal, dan perekrutan sebagai tentara bayaran.

Advertisement

Di sisi pencegahan, Polri menggencarkan program Rise and Speak. Selama periode yang sama, sebanyak 279 kegiatan edukasi terselenggara dengan 47.550 peserta. Kelompok sasaran utamanya adalah perempuan, anak, pencari kerja, serta warga di kawasan yang dinilai rawan menjadi ladang perdagangan orang.

Pemulangan hingga Reintegrasi Korban

Perlindungan korban juga menjadi bagian tak terpisahkan. Sepanjang 13–19 November 2026, sebanyak 84 korban telah dipulangkan. Prosesnya dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangan masing-masing.

Layanan yang disiapkan mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, sampai fasilitasi kerja dan penguatan ekonomi bagi korban dewasa. Nurul menekankan bahwa penanganan tidak selesai ketika korban ditemukan, tetapi berlanjut lewat pemulangan dan reintegrasi agar mereka bisa hidup aman dan bermartabat.

Perkembangan Kasus Almisri dan Bupati Kupang

Terkait kasus Almisri, Dittipid PPA-PPO Bareskrim masih menjalin komunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah Red Notice diterbitkan. Pelacakan atas keberadaan yang bersangkutan terus dilakukan.

Sementara perkara yang menyeret Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur, dengan Dittipid PPA-PPO berperan sebagai pembina fungsi yang mendampingi sejak awal. Nurul membantah kabar di media sosial soal adanya perdamaian, dan menegaskan proses hukum berjalan sesuai prosedur serta ditangani secara profesional.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO, Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, menambahkan bahwa data korban anak merupakan kompilasi perkara dari seluruh Indonesia dan masih dicek ke tiap Polda. Untuk modus tentara bayaran, perkara yang ditangani berkaitan dengan keberangkatan warga ke Rusia, dengan korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara, sedangkan informasi soal Ukraina masih didalami.

Polri mengajak masyarakat bersikap kritis terhadap tawaran kerja bergaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur keberangkatan. Warga diminta memeriksa legalitas perusahaan penempatan, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan paspor atau dokumen pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Keberhasilan pemberantasan TPPO pun dinilai bukan hanya dari jumlah pelaku yang ditangkap, melainkan juga dari korban yang terselamatkan dan jaringan yang berhasil diputus.

Advertisement

Follow dan Jadikan Sumber Pilihan

Dapatkan update berita terkurasi dari Zona Malang langsung di Google News dan Google Penelusuran.