Zona Malang, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah adanya motif politik di balik penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), terkait kasus dugaan korupsi impor gula.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) hanya menjalankan fungsi yuridisnya dalam menangani kasus Tom Lembong. “Untuk kasus Tom Lembong sama sekali kami tidak pernah ada maksud soal politik, kami hanya yuridis dan itu yang kami punya,” jelasnya.
Burhanuddin mengakui bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka tidaklah mudah, melainkan harus melalui berbagai tahapan yang sangat rinci. Kejagung, lanjut Burhanuddin, pasti melakukan proses ini dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir, nanti akan saya minta Jampidsus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat khusus bersama Kejagung untuk membahas beberapa persoalan atau kasus besar terkait dugaan korupsi, termasuk kasus Tom Lembong.
Rapat khusus ini, kata Rano, akan digelar setelah pelaksanaan Pilkada Serentak akhir November 2024. Tujuannya adalah agar penjelasan kepada masyarakat terkait kasus-kasus tersebut dapat terungkap secara detail.
“Kita ingin bicara saja teknis sebetulnya biar masyarakat itu tidak sumir atau tebak menebak lah kalau memang perkara ini murni penegakan hukum yang dilakukan,” ujar Rano.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah, juga membenarkan adanya agenda khusus antara Komisi III DPR dengan pihaknya untuk membahas berbagai persoalan, termasuk kasus Tom Lembong.
