Zona Malang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Selasa (10/12/2024) malam di Aula Prona, Jakarta. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan bertujuan untuk membahas inisiatif serta rencana penyelesaian konflik dan isu strategis yang melibatkan BUMN dalam ranah Kementerian ATR/BPN.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa pemerintah telah menerima tugas dari Presiden untuk menangani beberapa prioritas utama. “Ada tiga hal yang menjadi fokus kita: pertama, penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Ketiga, menangani sengketa dan konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” ungkapnya.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah ini. “Kami telah melakukan pertemuan dengan Mabes TNI dan akan menyelesaikan masalah ini satu per satu. Terkait persoalan dengan BUMN, kami sudah menangani beberapa isu, namun dalam rapat ini kami berharap ada masukan tambahan,” tambahnya.
Ia meminta kepada jajaran Kementerian ATR/BPN untuk fokus dalam menyelesaikan persoalan dengan pendekatan yang akurat, akuntabel, dan prudent, serta berbasis pada manajemen risiko yang terukur. “Ini sangat penting, terutama untuk kegiatan strategis yang berhubungan dengan swasembada energi, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menyambut baik langkah penanganan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. “Kami berterima kasih atas fasilitasi yang diberikan terkait beberapa persoalan BUMN yang berhubungan dengan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Aminudin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terkait isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN, termasuk kedaulatan energi yang menjadi topik dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu. Sebagai langkah lanjutan, akan ada beberapa tahap pertemuan yang direncanakan sesuai dengan klasifikasi jenis BUMN yang ada.
Pertemuan ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari jajaran BUMN, menandakan komitmen bersama untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang ada demi kemajuan dan kestabilan sektor pertanahan dan energi di Indonesia.
