Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang berpartisipasi dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Acara ini berlangsung di Ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang pada Senin, 30 Desember 2024. Rakornas ini bertujuan untuk membahas strategi pengendalian inflasi dan pengelolaan pendapatan daerah yang efektif menjelang tahun baru.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya realisasi pendapatan daerah sebagai fondasi untuk mendukung program pembangunan di tahun mendatang. “Realisasi pendapatan yang baik akan menjadi modal kita untuk tahun depan. Beberapa daerah telah berhasil melampaui target pendapatan, namun ada juga yang masih jauh dari harapan,” ungkapnya.
Tomsi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola pendapatan dan belanja agar dapat mendukung pengendalian inflasi secara efektif. Ia menyoroti bahwa ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi daerah.
Mengenai inflasi, Tomsi merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka inflasi nasional pada Desember 2024 mencapai 2,09 persen. Angka ini masih berada dalam batas aman sesuai target pemerintah, yaitu sekitar 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu. Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap potensi kenaikan inflasi di akhir tahun.
Tomsi juga menjelaskan bahwa beberapa komoditas, seperti beras, cabai rawit, dan bawang merah, menjadi penyumbang utama inflasi bulan ini. Ia mengimbau agar semua pihak terus memantau informasi terbaru dari BMKG dan waspada terhadap serangan hama penyakit yang dapat memengaruhi hasil pertanian.
Lebih jauh, Tomsi menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap wabah penyakit pada hewan ternak, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK). “Kita harus siap menghadapi musim hujan yang bisa diikuti oleh serangan hama dan penyakit. Mari kita fokus untuk mencegah penyebaran PMK, terutama di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah ini, TPID Kota Malang berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di daerah.
