MALANG, Zona Malang – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar demo tolak RUU TNI di Gedung DPR, Kamis (20/3/2025). Aksi ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi mahasiswa yang menilai pengesahan kebijakan tersebut berlangsung tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.
Koordinator Media BEM SI, Anas Robbani, menyampaikan bahwa massa mahasiswa akan berkumpul sejak pagi. “Berdasarkan hasil konsolidasi semalam, aksi akan dimulai pukul 09.30 WIB di DPR RI,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Aksi ini diprediksi akan diikuti sekitar 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI. Jumlah tersebut belum termasuk massa dari elemen masyarakat lainnya yang juga menolak pengesahan RUU TNI. Menurut Anas, para peserta aksi akan berkumpul di dua titik utama sebelum bergerak menuju Gedung DPR RI. “Sebagian peserta akan langsung menuju DPR, sementara lainnya akan berkumpul terlebih dahulu di Senayan Park atau TVRI,” jelasnya.
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas sikap DPR yang dinilai tidak mengindahkan aspirasi publik. “BEM SI bersama Koalisi Masyarakat Sipil melihat penolakan terhadap revisi ini sangat besar. Namun, DPR RI tetap melanjutkan proses pengesahan dengan tergesa-gesa hingga tahap kedua Sidang Paripurna,” katanya.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai kabupaten dan kota lainnya, menunjukkan bahwa penolakan terhadap RUU TNI tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga di berbagai daerah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sipil di seluruh Indonesia memiliki kekecewaan yang sama terhadap proses pengesahan RUU TNI.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, mengungkapkan bahwa RUU TNI telah diputuskan di tahap I dan hanya menunggu pembacaan serta pengesahan di tahap II. “Kemarin sudah diputuskan dalam rapat, sehingga RUU TNI tinggal dibacakan dalam Sidang Paripurna yang dijadwalkan besok,” ungkapnya.
Dengan adanya aksi penolakan ini, publik menanti bagaimana respons DPR terhadap tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menilai revisi RUU TNI sebagai langkah yang perlu dikaji lebih dalam sebelum disahkan. Apakah DPR akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat atau tetap melanjutkan proses pengesahan RUU TNI tanpa memperhatikan suara-suara penolakan yang bergema di seluruh Indonesia.
Dalam situasi ini, BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil berharap agar DPR dapat lebih terbuka dan responsif terhadap tuntutan publik. Mereka menginginkan agar proses penyusunan dan pengesahan RUU TNI dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Hal ini diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Aksi demo tolak RUU TNI yang digelar oleh BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil menjadi momentum penting bagi DPR untuk mendengarkan suara-suara kritis dari mahasiswa dan masyarakat. Diharapkan, proses pengesahan RUU TNI dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Hanya dengan cara ini, DPR dapat memastikan bahwa RUU TNI yang disahkan benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa suara-suara kritis mereka dapat didengar oleh pemerintah dan DPR. Mereka akan terus melakukan aksi-aksi dan kampanye untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait RUU TNI. Perjuangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi demokrasi dan kepentingan rakyat Indonesia.
