MALANG, Zona Malang – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap menerapkan sistem sertifikat tanah elektronik atau yang dikenal sebagai Sertipikat-el. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, merupakan inovasi terbaru dalam administrasi pertanahan di Indonesia.
Sertifikat tanah elektronik adalah dokumen berbentuk digital yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menunjukkan bukti kepemilikan sah atas suatu tanah. Sistem ini menggantikan sertifikat tanah konvensional dan bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan serta efisiensi dalam proses administrasi pertanahan.
Sertifikat tanah elektronik akan memiliki beberapa elemen penting, di antaranya identitas dan keamanan seperti logo Kementerian ATR/BPN, jenis hak atas tanah, Nomor Identifikasi Bidang (NIB), kode unik/hashcode, dan lambang BSHE sebagai penyedia tanda tangan elektronik (TTE). Selain itu, terdapat informasi sertifikat seperti hak, pembatasan, dan tanggung jawab, gambar bidang tanah, serta perhatian khusus mengenai ketentuan dokumen elektronik kepada pemegang sertifikat.
Fitur keamanan tambahan pada sertifikat tanah elektronik meliputi QR Code yang berisi data terenkripsi, latar belakang dengan pola garis halus bergelombang, watermark logo Kementerian, serta tanda tangan elektronik dengan desain klasik modern dilengkapi cap kantor pertanahan.
Berdasarkan informasi dari akun TikTok Kanwil BPN Sumatra Barat @kanwilbpnsumaterabarat, sertifikat tanah elektronik memiliki beberapa keunggulan, antara lain keamanan yang lebih baik, fleksibel dan transparan, efisien, ramah lingkungan, serta terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku.
Meskipun dianggap sebagai langkah maju dalam sistem administrasi pertanahan, sejumlah netizen justru mengkhawatirkan risiko yang mungkin muncul. Mereka beranggapan bahwa dengan digitalisasi sertifikat tanah, keamanan data masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Beberapa komentar netizen menyoroti potensi ancaman dari hacker dan mafia tanah. Akun @stop_genosida menuliskan, “Terus mafia tanah kolab sama hacker, kelar tanah kita semua.” Sementara itu, akun @syafikululum membalas, “Iya, lagian aplikasi pemerintahan itu belum menjamin data kita aman. Harus dibenahi cyber security-nya.”
Sejumlah pihak berharap pemerintah dapat meningkatkan keamanan siber agar data kepemilikan tanah tetap aman dan terhindar dari potensi kejahatan digital. Transformasi sertifikat tanah menjadi bentuk elektronik merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia.
Meskipun memiliki berbagai keunggulan seperti keamanan yang lebih baik, kemudahan akses, dan efisiensi, perlu ada perhatian lebih terhadap potensi risiko yang dapat muncul. Pemerintah diharapkan dapat memastikan keamanan data kepemilikan tanah dan melindungi masyarakat dari ancaman mafia tanah serta kejahatan siber.
Dengan penerapan sertifikat tanah elektronik, diharapkan sistem administrasi pertanahan di Indonesia dapat semakin modern, efisien, dan aman bagi seluruh pemilik tanah. Pemerintah harus terus berupaya memperkuat keamanan siber dan melindungi hak-hak masyarakat dalam kepemilikan tanah.
