MALANG, Zona Malang – Menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Menurutnya, dampak perang dagang ke Indonesia tidak akan terlalu besar.
“Apa yang perlu kita lakukan. Semua (negara) lagi binggung ya. Jadi, don’t panic, be calm, how doing, what do we do,” kata Mari dalam acara The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu, 13 April 2025.
Diketahui, Trump mengenakan tarif resiprokal hampir ke semua negara ASEAN, seperti Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Myanmar 44 persen, Vietnam 46 persen, Thailand 36 persen, Indonesia 32 persen, Brunei Darussalam 28 persen, Malaysia 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen. Namun, tujuan dari pengenaan tarif oleh Trump itu belum jelas.
“Jadi kita semua lagi menebak-nebak sebetulnya Presiden Trump itu maunya apa? Nurunin defisit, good deal atau apa? Jadi semua negara sedang menebak-nebak. Dan di dalam Amerika nya sendiri pun, pejabat Amerika harus menginrerpretasi keinginan dari leader-nya,” ujar Mari.
Menurut Mari, apa yang bisa dilakukan Indonesia adalah bernegosiasi dengan dua negara adikuasa, baik AS maupun China. “Di jangka pendek, kita harus bisa deal dengan US, tetapi menurut saya kita juga harus deal dengan China,” paparnya.
Selain itu, pemerintah perlu mereformasi kebijakan perdagangan. Saat ini, DEN sendiri telah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan kementerian/lembaga lainnya, merumuskan reformasi kebijakan imbas tarif resiprokal tersebut.
“Reduce high cost economy. There is a trade component, import licensing, non-tariff barriers, investment, OSS, dan menyederhanakan semua lisensi-lisensi. Ada bagian yang memperbaiki sistem TKDN, ada juga yang terkait dengan basically good governance, and increasing transparency, and monitoring dari policy-policy kita,” ungkapnya.
Mari juga menyarankan pemerintah memperhatikan sektor-sektor yang paling berpotensi terdampak. Hal ini demi mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjaga daya beli masyarakat.
Kemudian, pemerintah perlu memperluas jangkauan pasar ekspor produk dalam negeri. Dan, impor barang juga perlu diperhatikan untuk menjaga pasar domestik.
“Kita menggunakan istilah ekonominya itu trade diversion, yang tadinya mau diekspor ke Amerika, dia akan cari pasar yang lain. Dan itu akan menjadi flood of imports, kalau kita tidak me-manage itu dengan baik. Dan memang paling banyak dari China. Nah ini perlu di-manage juga dengan China. Jadi ASEAN perlu respond collectively, dan focus on confidence building,” tukasnya.
Meski demikian, Mari menilai dampak perang dagang ke Indonesia tidak akan terlalu besar. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kebijakan tersebut. Pemerintah juga harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
