MALANG, Zona Malang – Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat di tengah perubahan peta politik pasca-Pemilu 2024. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyoroti fenomena ini dengan pandangan yang tajam.
Menurut Amir, kemunculan kembali isu ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia meyakini ada kekuatan besar yang mengorkestrasi narasi tersebut, di tengah berubahnya lanskap politik pascapemerintahan Jokowi.
“Isu ijazah palsu Jokowi bukan angin lalu. Ada kekuatan besar yang memunculkannya kembali, dan itu muncul ketika Jokowi sudah tak lagi menjabat, namun pengaruhnya justru makin terasa dalam kekuasaan Prabowo,” kata Amir Hamzah dalam keterangannya kepada Radar Aktual, Senin (14/4/2025).
Amir menjelaskan bahwa kelompok yang mempersoalkan ijazah Jokowi ini bisa menggerakkan upaya untuk memakzulkan Presiden Prabowo. “Kalau Prabowo jatuh, Gibran yang menjadi presiden,” tegasnya.
Selama ini, Jokowi dikenal sebagai kader partai PDIP. Sejak awal karier politiknya sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode, semua proses pencalonannya selalu difasilitasi dan didaftarkan oleh PDIP, termasuk urusan administrasi seperti kelengkapan dokumen ijazah.
“Kalau hari ini ada kader PDIP seperti Beathor mempertanyakan ijazah Jokowi, itu agak ironis. PDIP-lah yang sejak awal mengusung dan mendaftarkan Jokowi dalam setiap kontestasi. Artinya, mereka juga yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen-dokumen itu,” ujar Amir.
Amir juga menyoroti kembali kasus wartawan Bambang Tri Mulyono, yang sempat menghebohkan publik dengan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi. Alih-alih mendapat perlindungan hukum, Bambang Tri justru dipenjara, dan PDIP saat itu diam tanpa ada pembelaan atau klarifikasi terbuka.
Namun, kini ketika beberapa kader PDIP mulai berseberangan dengan Jokowi, suara-suara kritik justru datang dari internal partai yang dahulu membesarkannya. Ini, menurut Amir, adalah refleksi dari krisis konsistensi dan konflik kepentingan yang mulai muncul di tubuh PDIP.
Amir juga mencatat bahwa isu ijazah palsu ini muncul bersamaan dengan desakan dari sebagian masyarakat agar Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadili Jokowi atas dugaan pelanggaran hukum selama masa jabatannya. Namun, hingga kini belum ada respons tegas dari kubu Prabowo.
Sebaliknya, justru terlihat bahwa pengaruh Jokowi semakin kuat di dalam pemerintahan Prabowo yang belum resmi dilantik. Beberapa menteri aktif seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan terang-terangan menyebut Jokowi masih sebagai “bos mereka” usai bertemu di Solo.
“Ini sinyal kuat bahwa kendali kekuasaan belum sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Jokowi masih memainkan pengaruhnya, dan bisa jadi ini pula yang menyebabkan pihak Prabowo berhati-hati dalam menyikapi isu ijazah,” jelas Amir.
Ia menilai, langkah sejumlah tokoh kabinet menemui Jokowi bukan sekadar bentuk nostalgia, melainkan sinyal politik. “Jokowi mungkin sudah bukan presiden secara formal, tapi secara fungsional, kekuasaannya belum benar-benar selesai,” tandasnya.
