MALANG, Zona Malang – Indonesia seakan tak pernah lepas dari dinamika politik yang penuh gejolak. Perebutan kekuasaan, saling tikam, bahkan saling bunuh di antara elit politik seakan menjadi pemandangan yang tak asing lagi. Dalam situasi seperti ini, sosok Jokowi menjadi salah satu figur sentral yang menarik untuk dibahas.
Jokowi, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, merupakan sosok yang dibesarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tanpa dukungan PDIP, Jokowi yang awalnya hanya seorang tukang kayu tidak akan pernah bisa mencapai posisi tertinggi di negeri ini. Bahkan, ketika mencalonkan diri sebagai Walikota Solo, Jokowi hanya bergelar doktorandus (Drs), tetapi berkat dukungan PDIP, ia berhasil terpilih.
Perjalanan politik Jokowi terus berlanjut. Ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, sekali lagi Jokowi mendapatkan dukungan dari PDIP. Tanpa partai tersebut, Jokowi yang hanya seorang tukang kayu tidak akan mungkin bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, ketika mencalonkan diri sebagai Presiden RI, Jokowi yang semula hanya bergelar doktorandus, berubah menjadi insinyur berkat dukungan PDIP.
Namun, di sisi lain, Jokowi dianggap telah berkhianat terhadap PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Banyak pihak meyakini bahwa Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI pada tahun 2014 dan 2019 sebenarnya adalah hasil dari pencurian suara. Berbagai saksi hidup menyatakan bahwa pemenang sebenarnya adalah Prabowo Subianto.
Media center Cikeas pada tahun 2014 sempat merilis hasil hitung cepat yang menunjukkan Prabowo-Hatta unggul, namun kemudian diralat. Kabar menyebutkan adanya dendam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Prabowo Subianto, yang diduga berasal dari insiden tempeleng saat masih menjadi anggota ABRI.
Hal serupa juga terjadi pada Pilpres 2019. Stasiun televisi Metro TV sempat menayangkan hasil quick count yang menunjukkan Prabowo-Hatta unggul 58 persen dari Jokowi-JK, sebelum akhirnya terjadi mati listrik. Setelah listrik kembali menyala, tiba-tiba Jokowi-JK dinyatakan sebagai pemenang Pilpres versi quick count.
Tragedi serupa juga terjadi pada Pilpres 2024. Seharusnya Pilpres berlangsung dalam dua putaran, namun hasil Sirekap yang kontroversial berhasil menggelembungkan perolehan suara Prabowo-Gibran menjadi 58,59 persen, sehingga Pilpres hanya berlangsung dalam satu putaran. Banyak pihak meyakini bahwa jika Pilpres berlangsung dalam dua putaran, pasangan Anies-Muhaimin akan memenangkannya.
Anies-Muhaimin, yang dianggap sebagai pasangan negarawan sejati, bahkan tetap menyalami Prabowo-Gibran saat KPU menetapkan mereka sebagai pemenang Pilpres 2024, meskipun kemenangan mereka dianggap sebagai hasil pencurian suara.
Pemilu yang tidak membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia ini sungguh memprihatinkan. Bencana datang bertubi-tubi, sementara Presiden yang terpilih dianggap sebagai hasil dari manipulasi dan kesalahan dalam penghitungan suara. Hal ini tentu jauh dari harapan kita semua, yang menginginkan adanya keberkahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-A’raf ayat 96, “Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.”
Oleh karena itu, jika kita ingin Indonesia menjadi negeri yang berkah, maka mereka yang mencuri jabatan Presiden melalui pemilu yang manipulatif dan kesalahan dalam penghitungan suara harus dihukum sebelum Allah SWT menjatuhkan hukuman-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Maidah ayat 38, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
