MALANG, Zona Malang – Ratusan purnawirawan jenderal dan kolonel TNI memberikan tekanan keras terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dipimpin langsung mantan Wakil Presiden dan Panglima ABRI, Try Sutrisno, mereka menandatangani pernyataan dengan delapan tuntutan, salah satunya adalah mendesak pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut wartawan senior Edy Mulyadi, ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan “tembakan peringatan” dari para senior militer kepada Prabowo. Keberadaan sosok berpengaruh seperti Try Sutrisno membawa bobot moral yang besar di kalangan militer. “Ini hardikan dari para senior. Prabowo pasti galau berat. Dia harus memilih, Gibran atau almamater,” kata Edy kepada Radar Aktual, Senin (28/4/2025).
Dalam pernyataannya, Edy menegaskan bahwa keberadaan Gibran di posisi Wakil Presiden merupakan hasil dari proses penuh kontroversi, termasuk pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut konstitusi “diperkosa” untuk membuka jalan bagi Gibran, putra Presiden Joko Widodo.
“Jika Prabowo memilih membela Gibran, itu berarti dia mengkhianati akar tempat dia dibesarkan. Tapi jika melepaskan Gibran, berarti dia menentang dinasti Jokowi, yang notabene berjasa membawanya ke kursi presiden,” tegas Edy.
Upaya Wiranto, utusan khusus Presiden bidang Polkam, untuk menenangkan situasi dinilai Edy sebagai “omong kosong.” Menurut Edy, alasan bahwa pencopotan Gibran bukan wewenang eksekutif hanyalah taktik Istana untuk mengulur waktu. “Wiranto jelas cuma pion. Dia tak mungkin bicara begitu tanpa aba-aba Prabowo,” katanya.
Edy Mulyadi menilai, rakyat sudah muak dengan “warisan busuk Jokowi” dan menuntut perubahan nyata. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera berdialog dengan para purnawirawan, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai konstitusi.
“Jika Gibran terbukti cacat secara hukum dan moral, dorong pemecatannya. Kalau tidak, Prabowo harus jujur pada rakyat dan mengakui bahwa Istana hari ini hanya sekadar boneka Solo,” tutup Edy Mulyadi dalam pernyataannya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dari para purnawirawan militer tersebut. Pihak Istana Kepresidenan juga enggan berkomentar lebih lanjut, hanya menyatakan bahwa Presiden akan mempelajari dan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan.
Situasi ini tentu menjadi perhatian publik, mengingat adanya potensi ketegangan antara Presiden Prabowo dan kalangan senior militer. Banyak pengamat yang berpendapat bahwa Prabowo harus bersikap tegas dan menyikapi tuntutan ini dengan bijaksana, demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.
Beberapa pengamat politik lainnya justru melihat ini sebagai bentuk pengawasan sehat terhadap pemerintahan Prabowo. Mereka menilai keterlibatan mantan purnawirawan militer merupakan bagian dari peran checks and balances yang diperlukan dalam sistem demokrasi. Namun, tentu saja Presiden Prabowo harus mampu mengelola situasi ini dengan hati-hati.
Ke depannya, publik akan terus mengamati bagaimana Presiden Prabowo merespons tuntutan para purnawirawan militer ini. Apakah Prabowo akan mempertahankan Wakil Presiden Gibran atau justru memenuhi desakan untuk memecatnya. Keputusan yang diambil Prabowo akan menjadi penentu arah kepemimpinannya di masa mendatang.
