MALANG, Zona Malang – Pergantian jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I yang kemudian dibatalkan, menjadi sorotan Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Perubahan keputusan ini dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.
TB Hasanuddin menyatakan rasa keprihatinannya atas perubahan keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa pergantian Letjen Kunto Arief yang kemudian dibatalkan beberapa hari kemudian melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Hal ini, menurutnya, tidak boleh terjadi.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin merujuk pada munculnya spekulasi publik bahwa pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan pernyataan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan keterlibatan mantan ajudan Presiden Jokowi sebagai calon pengganti. Ia menegaskan bahwa mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik.
“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” tegas TB Hasanuddin.
Menurut TB Hasanuddin, perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Ia menegaskan bahwa TNI adalah alat negara, bukan alat politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar.
“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai bahwa kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik dan seharusnya sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi.
“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” pungkas TB Hasanuddin.
Dalam pandangan TB Hasanuddin, perubahan keputusan terkait pergantian Letjen Kunto Arief Wibowo ini menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyahkan oleh urusan-urusan politik. Hal ini dianggap sebagai preseden buruk bagi profesionalisme TNI dan dapat mengganggu stabilitas internal serta kepercayaan publik terhadap netralitas institusi pertahanan negara tersebut.
Ia menekankan bahwa mutasi prajurit aktif harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan karena permintaan pribadi atau tekanan politik. TB Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tidak tegas dan konsisten dalam menjaga marwah institusi.
Kesimpulannya, perubahan keputusan terkait pergantian Letjen Kunto Arief Wibowo ini menjadi sorotan dan menuai kritik dari Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Ia menilai bahwa hal ini mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI, yang dianggap sebagai preseden buruk bagi profesionalisme dan netralitas institusi pertahanan negara tersebut.
