MALANG, Zona Malang – Tahun ini, Kementerian Sosial RI berencana untuk membangun tidak kurang dari 66 sekolah rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, yang menyatakan bahwa jumlah sekolah rakyat yang siap dibangun telah meningkat dari sebelumnya 53 sekolah menjadi 66 sekolah.
“Sekolah rakyat, kita punya 53 yang sudah siap. Ini sudah ada tambahan 12. Kemarin, kami ke Indramayu ada satu lagi. Jadi, 53 plus 13 berarti 66 (sekolah rakyat) yang bisa dimulai tahun ini,” ujar Agus Jabo Priyono saat diwawancarai oleh Antara, Kamis (8/5/2025).
Sekolah rakyat yang akan dibangun ini telah mempersiapkan tenaga pengajar yang berkualitas, serta kurikulum yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Para guru yang akan mengajar di sekolah rakyat ini berasal dari daerah setempat di mana sekolah tersebut akan didirikan.
“Misalnya di Kota Semarang maka gurunya harus dari Kota Semarang dan sekitarnya. Sumber daya pengajarnya, kurikulum yang mengatur Kemendikdasmen. Tetapi, yang diambil adalah guru-guru di mana sekolah itu berada ya. Gurunya harus berasal dari sekitar situ,” jelas Agus Jabo Priyono.
Pihak Kemendikdasmen akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan guru-guru yang akan mengajar di sekolah rakyat. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan agar guru-guru di sekolah rakyat memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, hal ini akan disesuaikan dengan situasi di masing-masing daerah.
“Presiden mintanya gurunya (sekolah rakyat) ASN, tapi kami lihat apakah kalau ASN ada? Kami lihat nanti karena yang tahu adalah pemerintah daerah. Kalau untuk kepala sekolah sudah aman, sudah beres,” ungkap Agus Jabo Priyono.
Sekolah rakyat ini memang diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu, terutama yang berada di Desil 1 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Presiden Prabowo Subianto berharap agar setiap daerah di Indonesia memiliki minimal satu sekolah rakyat dengan kapasitas 1.000 siswa, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dengan adanya pembangunan 66 sekolah rakyat ini, diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, kehadiran sekolah rakyat juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Andi Sulistyo, menyambut baik rencana pembangunan sekolah rakyat ini. Menurutnya, hal ini merupakan langkah positif pemerintah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
“Kami sangat mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat ini. Ini merupakan terobosan yang sangat baik untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Malang. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan lancar,” ujar Andi Sulistyo.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan pembangunan 66 sekolah rakyat ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
