SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memulai penertiban terhadap mural dan bendera bergambar logo ‘Jolly Roger’ dari anime populer “One Piece” yang marak muncul di sejumlah kampung menjelang HUT ke-80 RI. Pada Senin (4/8/2025), petugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Ban Kesbangpol) menghapus mural di kawasan Putatgede, Sukomanunggal, dan menurunkan sejumlah bendera di beberapa lokasi.
Langkah ini diambil Pemkot dengan alasan bahwa simbol tengkorak tersebut tidak sesuai dengan semangat perayaan Hari Kemerdekaan. Namun di sisi lain, warga yang memasang atribut tersebut menyatakan bahwa tindakan mereka adalah sebuah bentuk kritik sosial terhadap pemerintah.
Kepala Ban Kesbangpol Surabaya, Tundjung Iswandaru, mengonfirmasi tindakan penertiban tersebut pada hari ini. Menurutnya, aksi ini merupakan bagian dari upaya untuk menggencarkan pemasangan bendera Merah Putih di seluruh kota.
“Masak HUT RI gambarnya tengkorak? Oleh sebab itu, penertiban ini untuk memasifkan pemasangan bendera Merah Putih di seluruh Kota Surabaya,” ujar Tundjung.
Namun, di balik fenomena ini tersimpan suara kekecewaan dari sebagian warga. Caca (38), seorang warga di Jalan Kejawan Putih yang memasang bendera “One Piece” di bawah bendera Merah Putih, menyebut tindakannya sebagai bentuk protes. Ia merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dinilainya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
“Yang saya lakukan adalah bukti bahwa negara ini masih saya cintai. Namun, saya kecewa dengan perilaku pejabatnya, kebijakannya yang pro kalangan atas dan kontra ke rakyat kecil,” kata Caca saat ditemui di kediamannya, Senin (4/8).
Ia berharap pemerintah tidak memandang fenomena ini sebagai ancaman subversif atau makar, melainkan sebagai sebuah masukan untuk introspeksi diri. “Kalau rakyat kenapa pasang bendera itu? Itu kan kritikan. Jangan mengambil kesimpulan kayak makar, kan rakyat memasang bendera itu perlu ditanyakan (alasannya),” ujarnya.
Insiden ini pun menjadi cerminan unik bagaimana simbol budaya pop dapat menjadi medium bagi warga untuk menyuarakan aspirasi dan kritik mereka terhadap kondisi sosial dan politik di tengah momentum perayaan kemerdekaan.
