Zona Malang – Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 38 daerah. Informasi ini menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh pekerja dan buruh, karena akan menjadi dasar penetapan gaji selama satu tahun ke depan.
Berdasarkan data terbaru, Kota Surabaya kembali menempati posisi tertinggi dengan UMK sebesar Rp5.288.796. Disusul Kabupaten Gresik Rp5.195.401, Kabupaten Sidoarjo Rp5.191.541, Kabupaten Pasuruan Rp5.187.681, dan Kabupaten Mojokerto Rp5.176.101.
Sementara itu, sejumlah daerah lain mencatatkan UMK jauh lebih rendah. Kabupaten Situbondo menjadi wilayah dengan UMK terendah di Jawa Timur, yakni Rp2.483.962. Daerah lain yang juga berada di kisaran bawah antara lain Kabupaten Sampang Rp2.484.443, Kabupaten Bondowoso Rp2.496.886, Kabupaten Pacitan Rp2.514.892, serta Kabupaten Pamekasan Rp2.528.004.
UMK Daerah Strategis
- Kabupaten Malang: Rp3.802.862
- Kota Malang: Rp3.736.101
- Kabupaten Lumajang: Rp2.578.320
- Kabupaten Bojonegoro: Rp2.685.983
- Kabupaten Gresik: Rp5.195.401
Penetapan UMK ini dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pengupahan, yang menyebutkan bahwa upah minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Variabel yang digunakan meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta median upah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengumuman UMK dilakukan setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk Jawa Timur, Gubernur menetapkan UMK 2026 pada akhir November 2025, sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.
Dengan adanya penetapan UMK ini, pekerja di Jawa Timur diharapkan lebih memahami hak dasar pengupahan di wilayah masing-masing. Informasi UMK juga menjadi acuan penting bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan penggajian sepanjang tahun 2026.
