Zona Malang – Program Internet Rakyat yang menawarkan paket Rp100.000 per bulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps mulai memicu tanda tanya dari pengamat.
Layanan ini dikelola PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI).
Perusahaan disebut harus membayar sekitar Rp400 miliar per tahun kepada pemerintah untuk penggunaan pita frekuensi 1,4 GHz di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.
Biaya tersebut menjadi salah satu alasan munculnya kekhawatiran tentang kelangsungan model tarif sangat murah ini.
Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai Internet Rakyat lebih pas sebagai solusi jangka pendek daripada model bisnis berkelanjutan.
“Harga murah bisa menarik, tapi tidak menjamin kualitas jaringan dan keberlangsungan bisnis,” kata Kamilov, Minggu (23/11/2025).
Ia menambahkan pengembalian investasi dan kebutuhan teknologi ke depan akan sulit dan mungkin memicu penyesuaian tarif.
Kamilov juga menyebut tarif rendah sering dipakai sebagai strategi promosi untuk memperkenalkan produk baru dan sebaiknya dibatasi waktunya.
Di sisi lain, program ini berpotensi mendorong pemerataan akses internet, terutama di daerah yang belum terlayani fiber optik.
Namun pertanyaan utama menurutnya adalah berapa lama layanan itu bisa bertahan tanpa dukungan subsidi atau regulasi khusus.
Kamilov memprediksi persaingan layanan FWA belum kuat dalam 1–2 tahun ke depan, sementara tekanan kompetisi akan terasa di sektor ISP secara umum.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak penyedia layanan, pemerintah daerah, Kominfo/Komdigi, dan kementerian terkait—untuk menyokong investasi infrastruktur 5G FWA.
Saat ini, Internet Rakyat tersedia di Jawa, Maluku, dan Papua, dan calon pelanggan harus melakukan pra-registrasi lewat situs resmi serta menandai lokasi tempat tinggal untuk verifikasi.
Tawaran harga Rp100.000 jelas menggoda konsumen, tapi angka itu perlu diuji dengan perhitungan biaya riil, termasuk biaya spektrum, pemeliharaan BTS, dan upgrade teknologi. Jika tidak ada rencana pembiayaan jangka panjang, risiko penyesuaian tarif atau penurunan kualitas layanan sangat nyata.
Saran editor: Pemerintah daerah dan regulator harus memetakan program ini sebagai pilot dengan indikator kinerja yang jelas durasi promo, komitmen investasi penyedia, serta mekanisme subsidi sementara bila diperlukan. Konsumen juga perlu diberi informasi transparan soal masa promosi dan kemungkinan perubahan tarif.
