Eskalasi konflik di Timur Tengah, yang dipicu oleh serangan balasan Iran terhadap Israel, telah menimbulkan keprihatinan global. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, juga merasa perlu mengantisipasi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut dapat merusak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Proyeksi menunjukkan kemungkinan penurunan pertumbuhan ekonomi dari target semula sebesar 5,2% menjadi kisaran antara 4,6% hingga 4,8% jika situasi krisis semakin memburuk.
Mantan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menggarisbawahi potensi gangguan terhadap keseimbangan eksternal dan meningkatnya inflasi yang dapat timbul sebagai dampak eskalasi konflik tersebut.
Faktanya, Indonesia yang bergantung pada impor bahan baku dan energi dari wilayah Timur Tengah menjadi rentan terhadap gangguan pasokan yang bisa mengganggu perekonomian secara keseluruhan.
Menyambung pernyataan tersebut, ekonom Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa konflik antara Iran dan Israel juga berpotensi menghambat ekspor Indonesia ke wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Dampaknya akan terasa dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik.
Pengurangan ekspor yang diproyeksikan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 4,6 hingga 4,8% dalam tahun ini.
Bhima juga mempertimbangkan potensi dampak konflik terhadap harga minyak dunia, yang dapat mempengaruhi subsidi energi Indonesia dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Terlebih lagi, keluarnya aliran investasi asing dari negara berkembang juga menjadi ancaman yang signifikan.
Dalam konteks inflasi, meningkatnya harga energi diprediksi akan meningkatkan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Gangguan pada rantai pasok global juga akan memicu kenaikan biaya produksi, yang pada gilirannya akan mengarah pada peningkatan harga produk bagi konsumen.
Meskipun pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% tahun ini, para ahli ekonomi meragukan tercapainya target tersebut mengingat kondisi global yang tidak stabil.
Selain itu, dampak ekonomi dari Pemilu 2024 juga diprediksi tidak terlalu signifikan karena banyaknya aktivitas kampanye yang beralih ke media sosial.
Dalam konteks ini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada November 2024 diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Namun, untuk menghadapi ancaman eskalasi konflik di Timur Tengah, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Menjaga keterbukaan dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan juga menjadi kunci untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh ketegangan geopolitik tersebut.
