MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memastikan bahwa potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di bisnis perhotelan akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat tidak akan terjadi. Melalui Komisi B, DPRD Kota Malang mencari cara dan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mencari solusi konkret guna menekan potensi tersebut.
Ketua Komisi B, Bayu Rekso Aji, menyatakan bahwa bisnis perhotelan dan restoran di Kota Malang memberikan kontribusi pajak yang luar biasa, sekitar Rp219 miliar. Oleh karena itu, pihaknya harus mencari langkah konkret agar bisnis hotel dan restoran di Kota Malang tidak jatuh begitu saja.
“Kita harus memberikan timbal balik, seperti perizinan dipermudah dan support promosi yang besar,” ujar Bayu.
Bayu menjelaskan bahwa ada sejumlah anggaran promosi yang melekat di dinas, seperti Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan bisnis hotel dan mengoptimalkan gelaran wisata yang menarik banyak pengunjung luar kota maupun mancanegara.
“Harapannya bisa mengoptimalkan kunjungan wisata diluar kegiatan pemerintah. Dinas terkait bisa memberikan support dalam bentuk promosi,” ungkapnya.
Dengan banyaknya kunjungan wisata dan gencarnya promosi hotel serta pariwisata, maka potensi PHK atau pengurangan pegawai di bisnis perhotelan akibat efisiensi anggaran tidak akan terjadi.
“Bentuk promosi bisa lewat media massa atau lainnya. Dengan banyaknya kunjungan wisata ke Kota Malang otomatis bisa menambal dampak efisiensi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, mengaku bahwa sampai saat ini laporan adanya PHK di bisnis perhotelan masih belum ada. Namun, ia juga mengakui bahwa potensi PHK itu menghantui saat ini.
“Hotel yang menyediakan tempat meeting paling berdampak. Kalau resort gak terlalu, cuma okupansinya turun,” tuturnya.
Agoes mengakui bahwa pasca Lebaran, okupansi perhotelan merosot tajam hingga 30 persen. Bahkan, ada salah satu hotel yang harus menggunakan sistem unpaid leaving atau jadwal bekerja secara bergantian akibat dampak efisiensi.
“Laporan baru ada satu hotel yang unpaid, kita arahkan agar jangan sampai ada PHK,” katanya.
Dengan begitu, antisipasi selanjutnya yaitu menagih janji DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang untuk mempertebal promosi dan lebih banyak menggelar kegiatan wisata untuk menarik wisatawan datang ke Kota Malang.
“Ya ditumbuhkan kegiatan yang support pariwisata biar banyak wisatawan datang ke Kota Malang. Ini sedang di geber. Kita akan buat rekomendasi ke Pemkot juga,” ucapnya.
