MALANG, Zona Malang – Pemerintah Kota Malang siap menjadi salah satu dari 53 titik yang akan menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada tahun pelajaran 2025/2026. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam rapat koordinasi (rakor) yang dirangkaikan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi secara hybrid pada 21 April 2024.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, mendorong daerah untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sekolah Rakyat merupakan inisiasi Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat tidak mampu, baik kategori miskin maupun miskin ekstrem.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 356 titik yang diusulkan menjadi penyelenggara Sekolah Rakyat. Pada tahap pertama, 53 titik telah selesai disurvei dan saat ini sedang dirancang untuk revitalisasi ataupun renovasi. Sementara 85 titik lainnya juga sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya dipertimbangkan apakah bisa diikutkan untuk proses pembelajaran tahun ini.
“Tapi yang sudah bisa dipastikan tahun ini, tahun ajaran 2025/2026 dimulai di 53 titik. Ada yang dimulai dari jenjang SD, ada yang dimulai dari jenjang SMP, dan ada yang dimulai dari jenjang SMA/sederajat,” jelas Gus Ipul.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Kota Malang diproyeksikan menjadi salah satu dari 53 titik yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat di periode tahun pelajaran 2025/2026 ini. Tim Kota Malang yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Malang saat ini telah bertolak ke Jakarta untuk melakukan desk bersama dengan tim Kemensos dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Malang.
“Tim sudah turun semua, baik dari Kemensos maupun KemenPU, dan mereka senang karena kita (Kota Malang) menjadi salah satu yang siap dalam menjalankan boarding school. Kita punya gedung untuk belajarnya, dan rusunawa tinggal kita rehab saja, tapi prinsipnya kita siap,” ujar Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah mendata kembali anak-anak yang berpotensi menjadi siswa Sekolah Rakyat. Salah satu kriterianya adalah termasuk dalam kategori desil 1 dan 2, yang merupakan kelompok dengan tingkat ekonomi yang paling tidak sejahtera atau fakir miskin (Desil 1), dan tingkat ekonomi kurang sejahtera atau miskin (Desil 2). Selain itu, Pemkot Malang juga terfokus untuk mencari anak-anak yang umurnya sudah memenuhi syarat untuk masuk di tahun ajaran 2025/2026.
“Kita sekarang sedang mendata kembali, karena kan harus masuk dalam desil 1 dan 2. Hanya memang ini kan yang dicari dari kelas satu bukan di tengah-tengah, jadi kita cari bener-bener siswa yang sesuai usianya untuk masuk kelas 1 SD, kelas 1 SMP dan 1 SMA,” pungkas Wahyu.
Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, seperti Kota Malang, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
