Bupati Malang Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Bali, Pelayanan Publik Jadi Sorotan

Bupati Malang turut menyimak arahan Menteri Dalam Negeri

BALI, ZONAMALANG.COM – Pemerintah daerah kini tidak hanya dituntut menjalankan kebijakan pusat, tetapi juga menunjukkan hasil nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. turut menghadiri kegiatan yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Bali, Jumat (28/8/2026) malam.

Ajang tersebut menjadi bagian dari evaluasi Kemendagri terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Menteri Dalam Negeri menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah yang dinilai menunjukkan kinerja dalam berbagai bidang prioritas.

Penghargaan diberikan dalam empat kategori, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Bupati Malang turut menyimak arahan Menteri Dalam Negeri setelah prosesi penyerahan penghargaan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih.

Tito Karnavian menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak semata-mata dirancang sebagai seremoni pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, forum tersebut juga dapat menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah pusat dengan daerah dalam mempercepat pencapaian target pembangunan.

“Penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian penghargaan. Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi antara Kemendagri dan kementerian serta lembaga lain untuk mendorong pencapaian target pembangunan di daerah,” ujar Tito dalam keterangannya.

Konsep kolaborasi tersebut juga terlihat dari keterlibatan kementerian dan lembaga lain dalam ajang penghargaan. Kemendagri membuka kesempatan bagi kementerian maupun lembaga yang memiliki program terkait untuk memberikan dukungan atau apresiasi sesuai bidang masing-masing.

Dengan pola tersebut, penghargaan diharapkan tidak berhenti pada pengakuan terhadap capaian pemerintah daerah. Sebaliknya, momentum tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Tito, penilaian terhadap pemerintah daerah juga diarahkan pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat tetap menjadi bagian penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tapi juga berdasarkan capaian konkret serta inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Empat kategori penghargaan yang diberikan dalam kegiatan tersebut mencerminkan sejumlah kebutuhan dasar yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Persoalan lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan hunian menjadi sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, capaian dalam sektor-sektor tersebut sekaligus menjadi gambaran sejauh mana kebijakan dan program yang dijalankan mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang efektif.

Kehadiran Bupati Malang dalam agenda regional Jawa-Bali tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengikuti perkembangan arah kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Melalui forum seperti ini, pemerintah daerah diharapkan dapat saling bertukar pengalaman mengenai inovasi serta strategi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Kemendagri pun mendorong agar kolaborasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga berbagai target pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya terlihat dari banyaknya program yang dibuat, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali.