MALANG, Zonamalang.com – Pemerintah Kabupaten Malang mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting. Salah satu langkah yang ditempuh yakni meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperkuat kolaborasi antara penyuluh keluarga berencana (KB), Dinas Kesehatan, dan seluruh kepala puskesmas.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Capacity Building bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang. Kegiatan berlangsung di Golden Swan Ballroom, Rayz Hotel UMM, Kecamatan Dau, Rabu (2/9/2026).
Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 2-3 September 2026, tersebut diikuti 165 peserta. Mereka terdiri atas 39 kepala puskesmas se-Kabupaten Malang, 44 penyuluh KB, 64 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DPPKB, serta 16 pimpinan dan staf DPPKB Kabupaten Malang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si., yang membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya aparatur memiliki kemampuan beradaptasi sekaligus membangun kerja sama yang lebih kuat. Menurutnya, persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat ditangani oleh satu organisasi perangkat daerah saja.
Persoalan tersebut semakin mendesak jika melihat data kesehatan terbaru. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang periode Januari-Juli 2026, tercatat 12 kasus kematian ibu dari 18.306 ibu hamil. Pada periode yang sama, sebanyak 705 ibu hamil masuk kategori risiko tinggi atau sekitar 3,85 persen dari keseluruhan ibu hamil.
Angka tersebut menjadi perhatian serius karena penyebab kematian ibu di lapangan cukup beragam. Dalam diskusi yang berlangsung selama kegiatan, sejumlah faktor medis yang ditemukan antara lain pre-eklampsia berat (PEB), perdarahan pascapersalinan, komplikasi non-obstetrik, serta penyakit penyerta seperti HIV dan HELLP Syndrome.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program KB tidak cukup hanya diukur dari capaian kuantitatif. Pemerintah daerah juga perlu memastikan data kependudukan dan kesehatan yang dimiliki berbagai sektor memiliki tingkat akurasi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Budiar bahkan menyoroti pentingnya mempercepat langkah pemerintah daerah mengingat target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) akan berakhir pada 2030.
“Lagu KB itu sudah ada bahkan sebelum saya lahir, liriknya ‘sudah waktunya’. Artinya sampai sekarang belum selesai-selesai. Kita harus bergerak lebih cepat karena target Sustainable Development Goals (SDGs) berakhir pada 2030, sementara persiapan kita masih landai-landai saja,” ujar Budiar.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah belum optimalnya sinkronisasi data antarsektor. Data mengenai kondisi kesehatan, ekonomi, lingkungan tempat tinggal hingga kebutuhan intervensi masyarakat kerap berada di instansi berbeda sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut agar dapat menggambarkan kondisi warga secara utuh.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Malang berencana mengadaptasi sistem pelaporan yang telah diterapkan di Manado. Konsepnya berupa aplikasi sederhana berbasis pelaporan hingga tingkat RT yang memungkinkan data masyarakat diperbarui secara lebih cepat dan mendekati kondisi faktual di lapangan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi kesehatan warga, riwayat penyakit, hingga latar belakang sosial ekonomi secara lebih mutakhir. Data itu nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat tanpa terlalu bergantung pada pihak ketiga.
Sinkronisasi juga akan melibatkan sejumlah sektor. BAZNAS dan bidang Cipta Karya, misalnya, dapat berkontribusi melalui program rumah layak huni dan pembangunan jamban sehat. Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung pemenuhan protein hewani serta penggunaan garam sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
Di sisi kesehatan, Dinas Kesehatan akan memperkuat edukasi mengenai penggunaan kontrasepsi yang tepat sekaligus meningkatkan respons terhadap persoalan medis yang berpotensi membahayakan ibu dan anak.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, jajaran kepala perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting, perwakilan BAZNAS, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta Kepala UPT Balai Diklat KKB Malang.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi. Pemerintah Kabupaten Malang ingin memastikan data yang dikumpulkan benar-benar diterjemahkan menjadi intervensi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Pada akhir kegiatan, seluruh kepala puskesmas menyatakan kesiapan untuk mendorong penurunan angka kematian ibu hingga mencapai titik terendah pada 2027. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan fisik anak sekolah sebagai salah satu indikator dalam penanganan stunting.
“Saya berharap setelah kegiatan ini, ada sinkronisasi data yang nyata. Bukan sekadar angka, tapi realita di lapangan harus menunjukkan penurunan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” pungkas Budiar.
Dengan penguatan kapasitas ASN, integrasi data, serta kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat, Pemkab Malang berharap penanganan persoalan kesehatan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada data administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
