Lumajang – Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang berstatus waspada, kembali menjadi sorotan. Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto menyebut adanya potensi banjir lahar dingin yang mengancam kawasan sekitar gunung berapi aktif ini.
“Puncak Semeru masih banyak tumpukan material, khawatir saat hujan lebat ada tambahan erupsi menjadi riskan dampaknya lahar dingin,” ujar Gatot dalam Webinar Update Aktivitas Gunung Semeru dan Upaya PRB Banjir Lahar, Sabtu (27/7/2024).
Menanggapi potensi bahaya ini, Kalaksa BPBD Lumajang Patra Dwi Hastiadi menjelaskan serangkaian upaya mitigasi yang sedang dilakukan. “Seperti relokasi masyarakat di hunian tetap, optimalisasi early warning sistem, mitigasi aliran hulu dan hilir, mitigasi edukasi kebencanaan, hingga usulan penanganan menyeluruh sedimen dan aliran,” kata Patra.
Namun, Gatot menekankan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan BPBD. “Peran akademisi untuk membantu penanganan pra bencana, maupun saat bencana sampai pascabencana juga diperlukan untuk mengurangi risiko kehilangan nyawa, serta minim kerusakan infrastruktur,” ungkapnya.
Merespon hal tersebut, Kepala Puslit MKPI ITS, Prof Adjie Pamungkas, mengungkapkan rencana penelitian yang akan dilakukan timnya. “Kami berupaya untuk membangun sebuah alat yang dapat dimanfaatkan dalam mengurangi risiko gunung api dengan tim peneliti kolaborasi yang akan melaksanakan kegiatan lapangan tanggal 2 sampai 3 Agustus 2024 di Gunung Semeru,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan PVMBG, Gunung Semeru masih menunjukkan aktivitas yang tinggi. Tercatat erupsi abu tipe vulkanian dan strombolian terjadi 3-4 kali setiap jam, dengan asap letusan setinggi 300-1.000 meter. Guguran lava pijar juga teramati dengan jarak luncur 200-1.000 meter ke arah Besuk Kobokan.
Aktivitas kegempaan Gunung Semeru juga masih tinggi, didominasi gempa letusan, embusan, guguran dan tremor harmonik.
Dengan kondisi ini, masyarakat di sekitar Gunung Semeru diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Kolaborasi antara pemerintah, BPBD, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi.
