KABUPATEN MALANG, Zona Malang – Persoalan sampah di Kabupaten Malang masih menjadi pekerjaan rumah yang pelik. Volume sampah yang terus menggunung memaksa pemerintah daerah putar otak dan tidak bisa bekerja sendirian.
Bupati Malang, H. M. Sanusi, secara terbuka menggandeng berbagai pihak untuk turun tangan. Selain mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah (PD), orang nomor satu di Pemkab Malang ini mengajak warga dan kalangan pengusaha untuk terlibat aktif melalui skema “keroyokan”.
”Saya berkeinginan ada keterlibatan pengusaha untuk menjaga kebersihan, utamanya di lingkungan masing-masing. Karena program penanganan kebersihan ini tanggung jawab bersama,” tegas Sanusi dalam keterangannya baru-baru ini.
Langkah kolaboratif ini mulai membuahkan hasil. Sejumlah perusahaan raksasa yang beroperasi di Malang, seperti PT Greenfield Indonesia, PT Otsuka Indonesia, dan Bank Jatim, mendapat apresiasi khusus karena dinilai peduli terhadap isu lingkungan ini.
Bukan tanpa alasan Bupati Sanusi meminta bantuan swasta. Data di lapangan menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Volume timbulan sampah di Bumi Kanjuruhan tercatat mencapai angka fantastis, yakni 1.300 ton per hari.
Ironisnya, kemampuan angkut dan tampung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru berkisar 600 hingga 700 ton saja. Sisa sampah yang tak terangkut inilah yang menjadi ancaman lingkungan serius jika tak segera ditangani.
Saat ini, beban pemrosesan hanya bertumpu pada tiga lokasi utama, yakni TPA Randuagung di Singosari, TPA Paras di Poncokusumo, dan TPA Talangagung di Kepanjen. Kapasitas ini dinilai belum sebanding dengan produksi sampah harian warga.
Masalah kian pelik dengan minimnya armada operasional. Sanusi membeberkan bahwa Pemkab Malang saat ini hanya memiliki 69 unit arm roll truck. Padahal, wilayah Kabupaten Malang sangat luas dengan 390 desa dan kelurahan.
“Idealnya, setiap satu desa memiliki setidaknya satu unit arm roll truck. Jelas jumlah yang ada sekarang masih sangat terbatas,” akunya jujur mengenai kondisi infrastruktur kebersihan daerahnya seperti dikutip Zoan Malang dari berbagai sumber.
Oleh karena itu, bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta menjadi angin segar. Tahun ini, bantuan sarana prasarana mulai mengalir, seperti dua unit kontainer sampah dari Bank Jatim dan satu unit arm roll dari PG Krebet Baru.
Tak hanya di hilir, penanganan di hulu juga digalakkan melalui sektor pendidikan. Sekolah-sekolah didorong menerapkan program Adiwiyata agar pemilahan sampah sudah tuntas sejak dari sumbernya, sehingga tidak semua sampah harus lari ke TPA.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Malang juga tengah menyiapkan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF). “Kami sudah bekerja sama dengan Semen Indonesia untuk distribusi hasil olahan RDF ini,” pungkas Sanusi.
Keterbukaan Bupati Malang mengenai keterbatasan armada adalah langkah awal yang baik. Mengakui bahwa pemerintah tidak sanggup sendirian menangani 1.300 ton sampah per hari adalah realitas yang harus diterima.
Pelibatan CSR perusahaan bukan hanya soal sumbangan alat, tapi juga bentuk tanggung jawab moral industri yang turut menyumbang residu di wilayah operasinya. Namun, pemerintah harus memastikan bantuan ini berkelanjutan, bukan sekadar “gimmick” seremonial sesaat.
Di sisi lain, terobosan teknologi RDF bersama Semen Indonesia adalah “game changer” yang sesungguhnya. Jika sampah hanya ditumpuk (open dumping) atau sekadar dipilah manual, TPA manapun akan penuh dalam hitungan tahun.
Transformasi sampah menjadi energi adalah solusi konkret di era modern. Tantangannya kini ada pada eksekusi: seberapa cepat pabrik RDF itu bisa beroperasi sebelum TPA yang ada benar-benar lumpuh?
