Zona Malang – Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Malang menggelar rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Turen, Sabtu (17/1) pagi. Agenda utama adalah mencari solusi terbaik atas konflik dualisme pengelolaan SMP Bhakti dan SMK Turen antara Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) dan Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT).
Dalam rapat tersebut, Abah Sanusi—sapaan akrab Bupati Malang—menegaskan bahwa permasalahan internal yayasan tidak boleh mengganggu hak siswa untuk belajar dengan aman dan nyaman. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
“Jika setelah proses mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak tidak menemui titik kesepakatan, maka Pemerintah Kabupaten Malang akan menerapkan opsi tegas yakni memindahkan kegiatan belajar mengajar siswa ke tempat lain,” tegasnya.
Komitmen Menyelamatkan Hak Pendidikan
Sanusi menekankan bahwa seluruh pihak sepakat kegiatan pendidikan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Hari Senin besok kita bertemu lagi dengan kedua belah pihak di Gedung DPRD Kabupaten Malang untuk membuat kesepakatan bersama. Kita yang memediasi dan menjadi saksi bersama-sama Kapolres dan Dandim 0818,” ujarnya.
Ia menambahkan analogi sederhana: jika sekolah mengalami musibah, maka yang utama adalah menyelamatkan murid. “Seperti di Kalipare kemarin, gedung sekolahnya ambruk, tempat belajar siswa dipindah ke tempat lain sementara waktu,” jelasnya.
Kehadiran Forkopimda dan Pihak Terkait
Rapat koordinasi sekaligus mediasi ini turut dihadiri Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdianto, Dandim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi. Hadir pula perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kabupaten Malang dan kedua pihak yayasan yang berkonflik, yakni YPTT dan YPTWT.
Dengan adanya mediasi ini, Pemerintah Kabupaten Malang berharap konflik dualisme yayasan dapat segera diselesaikan secara damai. Fokus utama tetap pada keberlangsungan pendidikan siswa agar tidak terganggu oleh polemik internal. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pendidikan di Turen, sekaligus memastikan hak anak untuk belajar tetap terlindungi.
