Malang, 16 November 2024 – Sebuah kasus penganiayaan asisten rumah tangga (ART) di Kota Malang telah membongkar praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan puluhan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Kasus ini bermula dari viralnya video penganiayaan seorang ART berinisial HNF (21) oleh majikannya HNR (45) di Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang kemudian membuka tabir operasi penampungan CPMI ilegal.
Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, dalam konferensi pers di Aula Sanika Satyawada pada Jumat (15/11/2024), mengungkapkan kronologi terungkapnya kasus ini. “Awalnya, korban HN melaporkan penganiayaan yang dialaminya. Ia dipukul hingga mengalami trauma psikis dan harus dirawat di RSUD dr. Saiful Anwar,” ujar Nanang.
Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil mengungkap fakta mengejutkan. Tidak hanya mengamankan pelaku penganiayaan, polisi juga menemukan praktik TPPO yang berkedok penampungan CPMI. “Kami telah menetapkan dua tersangka, yaitu HNR sebagai penanggung jawab tempat penampungan dan DPP sebagai kepala cabang PT NSP Nusa Sinar Perkasa wilayah Malang,” terang Nanang.
Penggerebekan yang dilakukan pada Jumat (8/11/2024) di dua lokasi perumahan di Kecamatan Sukun berhasil menyelamatkan 41 CPMI. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. “13 CPMI kini diamankan di Rumah Aman Dinsos P3AP2KB Kota Malang, sementara 28 lainnya telah dikembalikan ke rumah masing-masing,” jelas Nanang.
Modus operandi sindikat ini terungkap setelah polisi memeriksa 47 saksi. Para CPMI ini awalnya mendaftar dan dilatih di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Tangerang selama tiga bulan. Setelah itu, mereka dikirim ke tempat penampungan ilegal di Malang yang dikelola oleh tersangka HNR.
“Yang mengejutkan, tempat penampungan ini ternyata sudah beroperasi sejak Februari 2024. Kami masih terus mendalami kasus ini, termasuk memeriksa pihak LPK di Tangerang,” tambah Nanang.
Kasus ini semakin rumit ketika terungkap bahwa beberapa CPMI telah dikirim ke luar negeri. Tersangka HNR mengakui, “Iya, sudah ada yang berangkat ke Hongkong. Tapi untuk jumlahnya, saya lupa.”
Atas perbuatannya, HNR dijerat dengan Pasal 351 subsider Pasal 352 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, serta Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Pasal 69 dan/atau Pasal 71 UU RI No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara DPP dikenakan pasal serupa terkait TPPO dan perlindungan pekerja migran.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan terhadap praktik pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Banyak CPMI yang rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan karena kurangnya perlindungan hukum dan pengawasan yang ketat.
Aktivis hak asasi manusia, Mira Hasanah, yang dihubungi Merdeka.com menyatakan keprihatinannya. “Ini bukan kasus pertama dan sayangnya mungkin bukan yang terakhir. Pemerintah harus lebih serius dalam melindungi para calon pekerja migran kita, mulai dari proses perekrutan hingga penempatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, Budi Winarno, menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga penyalur tenaga kerja di wilayahnya. “Kami akan melakukan audit menyeluruh terhadap semua LPK dan PJTKI di Malang untuk memastikan mereka beroperasi sesuai aturan,” tegasnya.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya edukasi bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran. “Masyarakat harus lebih waspada dan kritis terhadap tawaran kerja di luar negeri yang terdengar terlalu menggiurkan,” tambah Budi.
Terungkapnya kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius dalam menangani permasalahan TPPO dan perlindungan pekerja migran. Diperlukan kerjasama yang erat antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Sementara proses hukum terus berlanjut, nasib para CPMI yang terselamatkan menjadi perhatian utama. Pemerintah Kota Malang berjanji akan memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi para korban. “Prioritas kami adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, serta membantu mereka kembali ke masyarakat,” ujar Walikota Malang, Sutiaji.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa di balik janji-janji manis pekerjaan di luar negeri, terkadang tersembunyi praktik-praktik ilegal yang merugikan dan membahayakan para pencari kerja. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan melaporkan segala bentuk kecurigaan terkait praktik TPPO kepada pihak berwajib.
